Kebijakan Publik Melalui Perda Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon)

Azis Alfarisi, (2021) Kebijakan Publik Melalui Perda Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon). Bachelor thesis, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

[img]
Preview
Text
01 COVER.pdf

Download (2MB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (444kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (106kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (233kB) | Preview
Official URL: http://syekhnurjati.ac.id

Abstract

Azis Alfarisi. NIM: 1708202088, KEBIJAKAN PUBLIK MELALUI PERDA KOTA CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI LINGKUNGAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON), 2021. Permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) sangatlah kompleks, seperti: berdagang di trotoar, lokasi berjualan tidak tertib, tidak tertata, dan terlihat kumuh. Penataan dan pemberdayaan adalah salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL). Penataan adalah upaya untuk melakukan penataan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pemberdayaan adalah upaya untuk membentuk memberikan pelatihan sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebijakan publik melalui Perda Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dan dari data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan teori George C Edward III dan Maqashid Syariah. Adapun hasil dari penelitian ini disajikan dengan metode deskriptif analisis, diantaranya: Pertama, banyak keluhan dari mahasiswa terkait keberadaan PKL sehingga perlu adanya penataan dan pemberdayaan, namun harus tetap memperhatikan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima (PKL). Kedua, berdasarkan teori George C Edward III implementasi kebijakan yang dilakukan oleh DPKUKM Kota Cirebon terkait Pedagang Kaki Liam (PKL) yaitu membentuk lima sarjana pendamping, merelokasi dan menyediakan tempat khusus, membantu permodalan, mengadakan pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan keahlian. Ketiga, penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) harus mengedepankan kemaslahatan bersama sehingga tercipta kesejahteraan manusia sehingga telah sesuai dengan salah satu unsur dalam Maqashid Syariah yaitu Hifzul al-Maal (menjaga harta). Kata Kunci : Kebijakan Publik, Teori George C Edward III, Maqashid Syariah

Item Type: Thesis (Bachelor)
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance
H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
Divisions: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)
Depositing User: rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited: 15 Sep 2021 05:38
Last Modified: 15 Sep 2021 05:38
URI: http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/5358

Actions (login required)

View Item View Item