MIa Widiana, (2022) PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BREBES DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA OUTSOURCING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. Bachelor thesis, S1 Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
|
Text
AWALAN DLL.pdf Download (933kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (374kB) | Preview |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (130kB) | Preview |
|
|
Text
DAPUS.pdf Download (225kB) | Preview |
Abstract
Tenaga kerja merupakan elemen yang sangat penting dalam bergeraknya sebuah perusahaan. Saat ini, membangun hubungan kerja dengan sistem outsourcing bukanlah menjadi hal baru sebab sudah banyak perusahaan yang menggunakan sistem outsourcing untuk keberlangsungan perusahaannya. Namun, dalam praktik yang sesungguhnya kerap kali terjadi kesenjangan antara keharusan dan kenyataan. Kesenjangan tersebut tentunya merugikan tenaga kerja dan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Maka perlu adanya peran dari instansi bidang ketenagakerjaan untuk memberikan pengawasan serta penindakan atas setiap pelanggaran terkait hak-hak tenaga kerja outsourcing. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Bagaimana peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di wilayah Brebes? dan apakah kendala serta upaya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes dalam memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja outsourcing?”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, penelusuran kepustakaan (library research), dan dokumentasi. Sumber pada penelitian ini adalah pihak Sub Koordinator Hubungan Industrial dan Staf Hubungan Industrial dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes. Metode pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian studi kasus (case study). Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu: pertama, dengan berlakunya Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka peran yang telah dilakukan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes terkait perlindungan ketenagakerjaan yaitu melakukan intervensi dalam hubungan kerja, sebagai instansi tempat pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dan sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Peran yang dilakukan adalah bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing untuk memperoleh haknya sebagai tenaga kerja. Kedua, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes sebagai instansi yang bertugas memberikan pengawasan serta penindakan atas setiap pelanggaran dalam hubungan kerja, pasti menemukan kendala yang harus diikuti dengan adanya upaya. Terkait upaya yang sudah dilakukan, perlu adanya kerja sama dari pihak yang terkait untuk menciptakan suasana hubungan kerja yang baik.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, dan Outsourcing |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) |
| Depositing User: | H. Tohirin S.Ag |
| Date Deposited: | 08 Feb 2023 05:52 |
| Last Modified: | 08 Feb 2023 05:52 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/9639 |
Actions (login required)
 |
View Item |