PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR KENDARAAN BERMOTOR OLEH DPP LPKSM AL-JABBAR PALIMANAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN AL-MAQASID SYARI’AH

Lusi Febriyanti, (2023) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR KENDARAAN BERMOTOR OLEH DPP LPKSM AL-JABBAR PALIMANAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN AL-MAQASID SYARI’AH. Bachelor thesis, S1 - HUKUM EKONOMI SYARIAH IAIN SYEKH NURJATI.

[img]
Preview
Text
1908202123_1_cover.pdf

Download (291kB) | Preview
[img]
Preview
Text
1908202123_2_bab1.pdf

Download (396kB) | Preview
[img]
Preview
Text
1908202123_6_bab5.pdf

Download (155kB) | Preview
[img]
Preview
Text
1908202123_7_dafpus.pdf

Download (256kB) | Preview

Abstract

Lusi Febriyanti. NIM: 1908202123, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR KENDARAAN BERMOTOR OLEH DPP LPKSM AL-JABBAR PALIMANAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN AL-MAQASID SYARI’AH. Perlindungan hukum berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindunganyang diberikan oleh hukumterhadap sesuatu. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam artian perlindungan hukum bagi debitur adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui pemerintah yang mempunyaikegiatan menangani perlindungankonsumen/ debitur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji motif Al-Jabbar memberlakukan perlindungan hukum bagi debitur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Adapun hasil daripenelitian ini: ada 2 Motif dan Alasan kenapa Debitur tersebut harus mendapat perlindunganhukum yaitu: Adanya rasa Kemanusiaan dan al-jabbar sudah menjadi pedoman baku karena tugas dan fungsinya memberikan perlindungan hukum dan menyelesaikan masalah sengketa pada konsumen/debitur. Pelaksanaan perlindungan konsumen/debitur di al-jabbar sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku Sedangkan pelaksanaan perlindungan debitur kendaraan bermotor di DPP LPKSM al-jabbar Palimanan menurut Al-Maqasid Syari’ah sendiri al-jabbar mengacu kepada teori perlindungan terhadap harta benda ( Hifz al-Mal ), Karena hal ini ada kaitannya dengan Penelitian yang dilakukan oleh penyusun yakni mengenai harta benda, yang mana nantinya dalam Penelitian ini akan menghasilkan bagaimana pandangan Al-Ma>qasid Syari’ah terhadap Perlindungan Hukum bagi debitur kendaraan bermotor di DPP LPKSM al-jabbar Palimanan Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia terdapat dalampasal 1 ayat (1), dan Al-Maqasid Syari’ah. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jaminan Fidusia,dan Al-Maqasid Syari’ah.

[error in script]
Item Type: Thesis (Bachelor)
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)
Depositing User: rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited: 26 Nov 2023 12:46
Last Modified: 26 Nov 2023 12:46
URI: http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/10894

Actions (login required)

View Item View Item