AZMI RAMADHA, (2023) PENERAPAN ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NO 11 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN. Bachelor thesis, S1-HUKUM TATA NEGARA ISLAM IAIN SYEKH NURJATI.
|
Text
1808206065_1_cover.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
1808206065_2_bab1.pdf Download (367kB) | Preview |
|
|
Text
1808206065_6_bab5.pdf Download (153kB) | Preview |
|
|
Text
1808206065_7_dafpus.pdf Download (264kB) | Preview |
Abstract
Azmi Ramadhan. Nim 1808206065 “PENERAPAN ASAS-ASAS YANG BAIK DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NO 11 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN” Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Pasal 96 Ayat 1 UU NO 23 Tahun 2014. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga memiliki fungsi legislasi, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran, sesuai Pasal 146 UU NO 23 Tahun 2014. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) salah satu yang penting adalah melaksanakan fungsi pengawasan. Oleh karena itu DPRD juga berperan penuh terhadap fungsi pengawasan agar dalam menjalankan tugasnya eksekutif tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dari garis yang sudah ditentukan. Tujuan pembentuk peraturan perundang-undangan akan berhasil apabila sampai pada tingkat tertentu memperhatikan asas-asas yang diambilnya. Asas�asas umum pemerintahan yang baik lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang- wenang. Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran penting DPRD Kabupaten Kuningan terhadap penerapan Asas-asas pemerintahan yang baik dalam Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 tentang Penataan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Pasar Tradisional Dan Pasar Modern, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pengawasan DPRD terhdaap pelaksanaan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah deskritif kualitatif, penelitian yang bermaksud memberikan data yang teliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainya. Data premier penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan peraturan daerah dan data sumber datanya berasal dari informan. Sementara, penulis melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara langsung dengan beberapa orang narasumber yang berasal dari kantor DPRD Kabupaten Kuningan. Dalam pelaksanaan Penerapan Asas-asas yang baik terhadap Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 tentang Penataan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Pasar Tradisional Dan Pasar Modern, DPRD Kabupaten Kuningan memiliki kendala terkait kurangnya efektifnya pelaksanaan Perda tersebut, baik kendala eksternal maupun internal. Oleh karena itu DPRD Kabupaten Kuningan memiliki hubungan kerja sama dengan Kepala Daerah serta Pemerintahan Daerah guna untuk mendukung penyelesaian terkait permasalahan tersebut. Kata kunci: Penerapan, Pemerintahan Kabupaten Kuningan, Peraturan Daerah, Penataan Pasar
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam |
| Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
| Date Deposited: | 10 Jul 2023 02:39 |
| Last Modified: | 10 Jul 2023 02:39 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/11279 |
Actions (login required)
 |
View Item |