SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA DI BAYALANGU MENURUT PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KUWU

TILAR ANGGUN SAFITRI, (2023) SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA DI BAYALANGU MENURUT PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KUWU. Bachelor thesis, S1-HUKUM TATA NEGARA ISLAM IAIN SYEKH NURJATI.

[img]
Preview
Text
1908206053_1_cover.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
1908206053_2_bab1.pdf

Download (687kB) | Preview
[img]
Preview
Text
1908206053_6_bab5.pdf

Download (404kB) | Preview
[img]
Preview
Text
1908206053_7_dafpus.pdf

Download (526kB) | Preview

Abstract

Tilar Anggun Safitri. NIM: 1908206053, “SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA DI BAYALANGU MENURUT PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KUWU”. Pemerintahan desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling berkaitan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Perumusan secara formal desa dalam UU No 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, dikatakan bahwa desa adalah:“Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemilihan kuwu di desa bayalangu ,faktor pendukung dan penghambat dalam pemilihan kuwu Mekanisme Pemilihan Pemimpin dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), penelitian lapangan (Field Research), dokumentasi, penelitian kepustkaan (library research) kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian ini: Prosedur Pemilihan Kuwu Pada Tahun 2019 Di Desa Bayalangu , pelaksanaan Pemilihan kepala desa di desa Bayalangu, kecamatan gegesik, Kabupaten cirebon, provensi Jawa Barat, sama halnya dengan pemilihan presiden, gubernur, bupati dan walikota dimana pemilihan tersebut dilakukan langsung oleh masyarakat setempat yang mana proses pemilihannya bersifat langsung, rahasia, bebas, adil dan jujur. Kata kunci : prosedur pemilihan, faktor penghambat pendukung dan etika politik pemilihan

[error in script]
Item Type: Thesis (Bachelor)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User: rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited: 10 Jul 2023 03:13
Last Modified: 10 Jul 2023 03:13
URI: http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/11287

Actions (login required)

View Item View Item