UTRI HANDAYANI MULYADI, (2023) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM PENGUATAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA CIAWIGAJAH KABUPATEN CIREBON. Bachelor thesis, S1-HUKUM TATA NEGARA ISLAM IAIN SYEKH NURJATI.
|
Text
1908206074_1_cover.pdf Download (5MB) | Preview |
|
|
Text
1908206074_2_bab1.pdf Download (925kB) | Preview |
|
|
Text
1908206074_6_bab5.pdf Download (346kB) | Preview |
|
|
Text
1908206074_7_dafpus.pdf Download (457kB) | Preview |
Abstract
Putri Handayani Mulyadi. NIM: 1908206074, “IMPLEMENTASI UNDANG�UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM PENGUATAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA CIAWIGAJAH KABUPATEN CIREBON”, 2023. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan perubahan besar dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satunya adalah tentang kelembagaan di desa termasuk didalamnya BPD. Dalam kedudukannya sebagai lembaga desa yang menjalankan fungsi Pemerintahan Desa, BPD memiliki peran dan fungsi serta tugas yang strategis dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Fungsi BPD mempunyai peran yang strategis dalam penyelengaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Kemajuan suatu desa dipengaruhi kuat oleh kinerja BPD dalam proses politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di desa ciawigajah merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Penguatan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Ciawigajah Kabupaten Cirebon, Apa Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Penguatan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Ciawigajah Kabupaten Cirebon dan bagaimana Tinjauan fiqih siyasah terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Ciawigajah Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, datayang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi, dokumentasi, dan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa fungsi BPD yakni fungsi legislasi, fungsi menampung aspirasi rakyat dan fungsi pengawasan sudah berjalan dengan baik sudah baik tetapi belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Faktor pendukung implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap penguatan kedudukan badan permusyawaratan desa ciawigajah terbagi menjadi tiga, yaitu kualitas SDM dan tingkat pendidikan BPD, dana dan sarana prasarana. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya kerjasama dan koordinasi antara BPD dan kepala desa, partisipasi masyarakat dan rendahnya pola pikir masyarakat akan pentingnya BPD untuk mensejahterakan masyarakat. Menurut tinjauan fiqih siyasah dusturiyah, peran dan wewenang yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa Ciawigajah yang diamanatkan oleh Undang�Undang serupa dengan lembaga ahl al-hall wa al-‘aqd pada zaman Rasulullah. Kata Kunci: Implementasi, UU No 6 Tahun 2014, BPD
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam |
| Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
| Date Deposited: | 10 Jul 2023 03:25 |
| Last Modified: | 10 Jul 2023 03:25 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/11292 |
Actions (login required)
 |
View Item |