GIONT JUANT NUGGRAHA, (2023) URAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) MENURUT PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN PANGAN NON TUNAI. Bachelor thesis, S1-HUKUM TATA NEGARA ISLAM IAIN SYEKH NURJATI.
|
Text
1808206070_1_cover.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
1808206070_2_bab1.pdf Download (395kB) | Preview |
|
|
Text
1808206070_6_bab5.pdf Download (173kB) | Preview |
|
|
Text
1808206070_7_dafpus.pdf Download (316kB) | Preview |
Abstract
Giont Juant Nuggraha, NIM: 1808206070, “Peran Dinas Sosial Kota Cirebon dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Bantuan Pangan Non Tunai”. UUD 1945 pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Untuk mengimplementasikan pasal 34 ayat 2 UUD 1945, berbagai upaya sudah banyak dilakukan pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Namun pada kenyataannya kemiskinan dan kerentanan pangan khususnya di Indonesia masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah saat ini. Salah satu Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan ialah dengan dengan mengeluarkan program-program sosial yaitu salah satunya dengan meluncurkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dinas Sosial sebagai lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat mempunyai peran penting dalam proses penyaluran program BPNT. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kedudukan dan peran Dinas Sosial Kota Cirebon dalam penyaluran program BPNT di Kota Cirebon. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap program BPNT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan dan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Kemudian dilakukan analisis data dengan cara mengolah data, penyajian data, serta verifikasi data. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa dalam penyaluran BPNT, Dinas Sosial Kota Cirebon berkedudukan sebagai tenaga pelaksana penyaluran program BPNT, yang memiliki tugas pokok, diantaranya: (1) Edukasi dan sosialisasi, (2) Koordinasi, (3) Survey calon agen E-Warong, (4) Pengelolaan dan pemutakiran data. (5) Pemantauan. Secara garis besar keberhasilan penyaluran bantuan program BPNT di kota Cirebon sudah berjalan sesuai dengan 6 aspek yaitu: tapat sasaran, ketepatan jumlah, ketepatan waktu, ketepatan harga, ketepatan kualitas dan ketepatan administrasi. Sebagaimana pendapat Al-Mawardi bahwa pendistribusian zakat diberikan kepada orang-orang fakir miskin hanya pada taraf sekadar untuk membebaskan dari kemiskinan. Begitu pula dengan tujuan dari program BPNT, yang didistribusikan kepada orang yang berhak secara tepat sasaran serta memperhatikan dari makna pemenuhan kebutuhan demi kemashlahatan program dan masyarakat penerima manfaat. Kata Kunci: Dinas Sosial, Program BPNT dan Bantuan Sosial
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam |
| Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
| Date Deposited: | 10 Jul 2023 03:32 |
| Last Modified: | 10 Jul 2023 03:32 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/11294 |
Actions (login required)
 |
View Item |