NURHAYATI, (2023) PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PERMASALAHAN TANAH TERLANTAR MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR (Studi Kasus Di Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon). Bachelor thesis, S1-Hukum Ekomomi Syariah.
|
Text
1908202162_1_cover.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
1908202162_2_bab1.pdf Download (804kB) | Preview |
|
|
Text
1908202162_6_bab5.pdf Download (283kB) | Preview |
|
|
Text
1908202162_7_dafpus.pdf Download (518kB) | Preview |
Abstract
NURHAYATI. NIM: 1908202162. PERAN PEMRINTAH DESA TERHADAP PERMASALAHAN TANAH TERLANTAR MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR (Studi Kasus Di Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon) Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat bangsa dan Negara Indonesia, yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan kembali untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, serta memperkuat harmoni sosial. Berbicara mengenai ekspektasi pengelolaan tanah, dari sudut pengertian yaitu harapan besar yang dibebankan kepada sesuatu yang dianggap mampu membawa dampak yang baik atau lebih baik dibidang pengelolaan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Bagaimana kondisi kualitas tanah terlantar di Desa Panambangan Kecamatan Sedong?, Bagaimana upaya pemerintah desa dalam menangani permasalahan tanah terlantar di Desa Panambangan?, Bagaimana tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 dalam permasalahan tanah terlantar di Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif, data yang di dapat melalui hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian di analisis penulis dengan data yang sudah terkumpul lalu di verifikasi atau penyimpulan data. Hasil dari penelitian ini yaitu pertama Kondisi kualitas tanah terlantar yang ada di Desa Panambangan memiliki kualitas tanah yang kurang baik. Tanah tersebut merupakan tanah liat yang sulit menyerap air, sehingga tidak produktif ketika dikelola oleh masyarakat setempat. Selain dari kondisi kualitas tanah yang sulit menyerap air, letak tanah terlantar tersebut berada di perbukitan, berupa hutan dan jauh dari pemukiman warga. Kedua, upaya yang dilakukan dalam penertiban dan pemanfaatan tanah yang terlantar yaitu optimalisasi terhadap tanah terindikasi tidak dimanfaatkan lagi seperti penanaman bibit pohon, tempat peternakan ayam, pembanguna Tempat Pmebuangan Akhir (TPA), dan lokasi perumahan TNI POLRI Ketiga, di Tinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Dalam Permasalahan Tanah Terlantar Di Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon bahwa Tanah di Desa panambangan sudah dinyatakan terlantar dan sudah bersertifikat. Tanah-tanah tersebut sengaja tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan oleh pemegang hak atas tanah karena faktor-faktor yang membuat kesulitan dalam pengelolaan tanah tersebut. Kata Kunci: Pemerintah Desa, Tanah Terlantar, Peraturan Pemerintah
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) |
| Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
| Date Deposited: | 23 Aug 2023 07:41 |
| Last Modified: | 23 Aug 2023 07:41 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/11671 |
Actions (login required)
 |
View Item |