HAMZAH FANSURI, (2023) NOMOR INDUK PERANGKAT DESA (NIPD) DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon). Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam.
|
Text
1908206070_1_cover.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
1908206070_2_bab1.pdf Download (770kB) | Preview |
|
|
Text
1908206070_6_bab5.pdf Download (360kB) | Preview |
|
|
Text
1908206070_7_dafpus.pdf Download (464kB) | Preview |
Abstract
HAMZAH FANSURI. NIM: 1908206070, NOMOR INDUK PERANGKAT DESA (NIPD) DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon). 2023 Kata Administrasi tentunya tidak asing lagi dikalangan masyarakat karena dianggap sangat penting dalam menunjang segala kegiatan. Adanya administrasi dapat mempermudah pekerjaan manusia menjadi lebih efektif dan efisien baik itu dilingkungan perusahaan, pemerintahan, dll. Adanya pelaksanaan administras dalam pemerintahan tentu perlu adanya perlindungan hukum untuk memperoleh hak yang diberikan oleh pemerintah. Hukum administrasi negara merupakan hukum yang mengatur wewenang pemerintah, pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan melindungi hak-hak administratif rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah. Dalam Islam Hukum administrasi negara yaitu menghindari ketidakadilan dan kedzaliman (keseimbangan / adil) antara administrasi negara yang mempunyai keluasan kewenangan dengan hak masyarakat dilayani dan tidak dirugikan. Salah satunya dengan pemberian Nomor Induk Perangkat Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: Nomor Induk Perangkat Desa Dalam Administrasi Pemerintahan Menurut Perspektif Fiqih Siyasah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kualititatif deskriptif untuk mendapatakan data dan unsur-unsur pengaruh pemberian Nomor Induk Perangkat Desa. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon. Nomor Induk Perangkat Desa / Nomor Registrasi Perangkat Desa merupakan registrasi data perangkat desa dan staf perangkat yang sudah diangkat dan ditetapkan dengan keputusan kuwu yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dasar adanya Nomor Induk Perangkat Desa / Nomor Registrasi Perangkat Desa yaitu dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa. Nomor Induk Perangkat Desa / Nomor Registrasi Perangkat Desa bermanfaat untuk mendapatkan hak penghasilan tetap, pengendalian data, validasi dan pemutakhiran data Perangkat Desa. Dalam perspektif fiqih siyasah adanya administrasi yang baik dengan memberikan Nomor Induk Perangkat Desa / Wazir tentunya hal ini menjadikan Pemerintahan tersebut baik pula Dimana dalam hal ini Nomor Induk Perangkat Desa tersebut membawa kemaslahatan baik bagi masyarakat, khususnya Pemerintahan dan Perangkat Desa. Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara, Nomor Induk Perangkat Desa, Perspektif Fiqih Siyasah
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam |
| Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
| Date Deposited: | 01 Sep 2023 03:25 |
| Last Modified: | 01 Sep 2023 03:25 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/11833 |
Actions (login required)
 |
View Item |