Nita Rahmawati, N (2023) Mekanisme Pelaksanaan Badal Haji Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 (Studi Kasus KBIH Manba’ul Ulum Kabupaten Cirebon). Bachelor thesis, S1 - HUKUM EKONOMI SYARIAH IAIN SYEKH NURJATI.
|
Text
1908202079_1_cover.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
1908202079_2_bab1.pdf Download (692kB) | Preview |
|
|
Text
1908202079_6_bab5.pdf Download (251kB) | Preview |
|
|
Text
1908202079_7_dafpus.pdf Download (391kB) | Preview |
Abstract
Nita Rahmawati. NIM 1908202079. “Mekanisme Pelaksanaan Badal Haji Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 (Studi Kasus KBIH Manba’ul Ulum Kabupaten Cirebon)”, 2023. Badal haji adalah kegiatan menghajikan orang yang telah meninggal (yang belum sempat menunaikan ibadah haji) atau menghajikan orang yang sudah tak mampu melaksanakannya disebabkan oleh suatu udzur. Dalam kurun waktu tiga tahun yakni pada tahun 2018, 2019, dan 2022 di KBIH Manba‟ul Ulum terus mengalami kenaikan jumlah pendaftar badal haji. Hal ini menjadi fokus penelitian terkait dengan mekanisme pelaksanaan badal haji serta problematika yang dihadapi ketika pelaksanaan badal haji di KBIH Manba‟ul Ulum Kabupaten Cirebon. Penelitian ini bertujuan mengetahui mekanisme pelaksanaan badal haji di KBIH Manba‟ul Ulum Kabupaten Cirebon dan problematika yang dihadapi beserta proses penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data dari interview (wawancara), observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pertama, mekanisme pelaksanaan badal haji di KBIH Manba‟ul Ulum Kabupaten Cirebon ialah di dasarkan atas rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Problematika dan langkah Penyelesaian Badal Haji di KBIH Manba‟ul Ulum Kabupaten Cirebon Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 dan Keputusan Diroktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 301 Tahun 2017 dengan praktek langsung di KBIH Manba‟ul Ulum tentang jama‟ah yang dibadalhajikan sudah sesuai, namun ada problematika-problematika diantaranya belum adanya ketentuan-ketentuan secara khusus yang dapat mengatur dan mengawasi petugas badal haji dalam pelaksanaan badal haji serta biaya yang harus dibayarkan untuk pelaksanaan badal haji pun belum ditetapkan secara pasti, hanya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Kata Kunci: Ibadah Haji, Badal Haji, Peraturan Menteri Agama.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) |
| Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
| Date Deposited: | 06 Feb 2024 07:58 |
| Last Modified: | 06 Feb 2024 07:59 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/12627 |
Actions (login required)
 |
View Item |