Eri Zaini Murtadho, (2023) Pemekaran Wilayah & Implikasinya Terhadap Efektivitas Pemerintahan (Studi Kasus Kabupaten Pangandaran Tahun 2012.). Bachelor thesis, S1 Hukum Tata Negara Islam IAIN SNJ.
|
Text
1908206027_1_cover.pdf Download (3MB) | Preview |
|
|
Text
1908206027_2_bab1.pdf Download (631kB) | Preview |
|
|
Text
1908206027_6_bab5.pdf Download (516kB) | Preview |
|
|
Text
1908206027_7_dafpus.pdf Download (584kB) | Preview |
Abstract
Pemekaran wilayah menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan ketika merujuk pada tujuan pemekaran itu sendiri, yakni peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, dan percepatan pengelolaan potensi daerah. Dalam memekarkan suatu wilayah menjadi DOB mesti dibarengi dengan pengawasan yang ketat sehingga tidak menjadi suatu ceremonial belaka bahkan menambah masalah baru bagi negara. Hukum islam dengan mashlahah mursalahnya pun mengamini perihal pemekaran wilayah selama tidak bertentangan dengan kemashlahatan dan tujuan dari pemekaran itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menggambarkan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah yaitu : Pertama, mengenai pengaturan sistem pemekaran daerah berdasarkan undang- undang. Kedua, faktor pendukung dan faktor penghambat dari pemekaran wilayah di Kabupaten Pangandaran. Ketiga, mengenai tinjauan Fiqh Siyasah terkait pemekaran di K abupaten Pangandaran. Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode deskriptif kualitatif dengan menggabungkan dua jenis sumber data dalam riset, yaitu secara langsung melalui wawancara dan observasi dengan Presidium Pemekaran dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan hasil analisis tambahan dari jurnal ataupun buku-buku yang terkait dengan skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Pengaturan sistem pemekaran daerah berdasarkan Undang- undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 34 sampai pasal 43 dijelaskan secara menyeluruh tentang konsepsi pemekaran daerah baik Provinsi maupun Daerah Kota/ Kabupaten. Namun, yang sering menjadi kendala adalah evaluasi pasca dimekarkan sangat jarang dilakukan sehingga menjadikan pemekaran daerah ini menjadi kurang efesien dengan tujuan awal. Kedua, faktor pendukung dan faktor penghambat pemekaran daerah Kabupaten Pangandaran sangat kompleks dengan berbagai dinamika yang terjadi didalamnya. Ketiga, berdasarkan tinjauan Fiqih Siyasah berkaitan dengan pemekaran daerah dapat disimpulkan bahwa pemekaran daerah di Kabupaten Pangandaran selaras dengan hukum mashlahah mursalah. Karena didalam nashnash hukum islam tidak ada yang menghukumi secara pasti mengenai pemekaran wilayah ini, baik dalam Al- Qur’an, Al- Hadits maupun Ijma’ sahabat. Kata Kunci: Pemekaran Wilayah, Efektivitas Pemerintahan, Kabupaten Pangandaran
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam |
| Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
| Date Deposited: | 04 Mar 2024 06:31 |
| Last Modified: | 04 Mar 2024 06:31 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/12787 |
Actions (login required)
 |
View Item |