Kiagus Muhamad Rafi, (2023) PERAN AFFIRMATIVE ACTION DALAM DEMOKRASI YANG BERKEADILAN GENDER SESUAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU LEGISLATIF DAN FIQH SIYASAH MENGENAI PEREMPUAN BERPOLITIK (Studi Kasus di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon). Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam.
|
Text
1908206075_1_cover.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
1908206075_2_bab1.pdf Download (591kB) | Preview |
|
|
Text
1908206075_6_bab5.pdf Download (451kB) | Preview |
|
|
Text
1908206075_7_dafpus.pdf Download (580kB) | Preview |
Abstract
Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur persyaratan politik menjadi peserta pemilu. Diantaranya adalah menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat. Demikian pun pada masa reformasi dipandang sebagai pintu masuk keberpihakan terhadap perempuan, dan jika kita melihat kebelakang, Indonesia telah menempuh perjalanan cukup panjang dalam pemberdayaan perempuan melalui ketentuan dalam Undang – Undang. Memperjuangakan keadilan gender merupakan tugas berat karna masalah gender adalah masalah yang sangat intens. Dimana kita masing-masing terlibat secara emosional. Banyak terjadi perlawanan manakala perjuagan ketidakadilan gender. Dengan demikian bila memikirkan jalan keluar permasalahan gender perlu dilakukan secara serempak. Sedangkan untuk jangka panjangnya untuk memikirkan bagaimana menurukan cara strategis dalam rangka memerangi ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Bagaimana peran Affirmative action dalam demokrasi yang berkeadilan gender di DPRD Kota Cirebon, Apa faktor yang mempengaruhi keberhasilan terhadap perwujudan affirmative action di DPRD Kota Cirebon, Bagaimana sudut pandang fiqh siyasah terhadap Affirmative action”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dokumentasi kemudian di analisis dengan metode deskriptif analisis. Peran affirmative action dalam demokrasi yang berkeadilan gender sesuai dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan adanya peningkatan kepemimpinan perempuan yang signifikan. Sebagai upaya mewujudkan beberapa ketercapaian prestasi perempuan dalam politik, maka hal pertama yang harus dilakukan perempuan adalah berperan aktif dalam politik. Faktor keberhasilan terpilihnya para anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Cirebon yaitu masyarakat sekarang sudah sangat cerdas untuk memilih pemimpin baik laki-laki maupun perempuan, dimana perempuan juga bisa membawa aspirasi dari masyarakat, serta masyarakat akan memperjuangkan dan akan memilih pemimpin yang bisa membawa aspirasi mereka. Dalam fiqh siyasah, hak politik perempuan cenderung dibatasi oleh kewajibannya sebagai perempuan. Misalnya, wanita yang memiliki suami tidak bebas untuk berpartisipasi di bidang politik. Konsep fiqh siyasah sebenarnya membuka peluang bagi siapa saja termasuk wanita yang mampu menjalankan tugas pemerintah, baik dalam hal pembentukan kebijakan, maupun dalam di bidang ketatanegaraan, dengan syarat terpenuhinya segala ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Kata Kunci: Affirmative action, Pemilu Legislatif, Politik Perempuan
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam |
| Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
| Date Deposited: | 08 Mar 2024 07:25 |
| Last Modified: | 08 Mar 2024 07:26 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/12849 |
Actions (login required)
 |
View Item |