Muhamad Akmal Al Farizi., (2024) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum. Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam.
|
Text
1908206011_1_cover.pdf Download (845kB) | Preview |
|
|
Text
1908206011_2_bab1.pdf Download (390kB) | Preview |
|
|
Text
1908206011_6_bab5.pdf Download (168kB) | Preview |
|
|
Text
1908206011_7_dafpus.pdf Download (323kB) | Preview |
Abstract
Pemilu adalah salah satu pilar utama dalam sistem politik demokratis. Pemilihan umum menjadi mekanisme utama bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, memilih wakil-wakil mereka, dan mempengaruhi kebijakan publik. Dalam perspektif politik hukum, pemilu bukan hanya sebuah proses pemilihan, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip dasar hukum dan konstitusi suatu negara. Sistem hukum suatu negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan mengawasi pemilu. Hukum pemilu menetapkan kerangka kerja untuk penyelenggaraan pemilu, termasuk peraturan tentang registrasi pemilih, pemilihan calon, pendanaan kampanye, pengawasan pemilu, dan penanganan sengketa pemilu. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dalam perspektif Politik Hukum, efektifitas Undang�undang Nomor 7 tahun 2017 dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019, Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan hukum normatif untuk mencari jawaban melalui penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan sumber sekunder seperti data dari perpustakaan umum atau analisis data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini: Pertama, Para perancang undang-undang belum menganggap permasalahan pengawasan di dalam pemilu sebagai suatu urgensi untuk diatur lebih mendalam. Kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dinilai belum efektif karena munculnya permasalahan baru. Ketiga, Undang�Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tatanegara Islam, karena terdapat disharmonisasi yang signifikan antara Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu. Kata Kunci: Demokrasi, Pemilihan Umum, Politik Hukum.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam |
| Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
| Date Deposited: | 08 Mar 2024 07:29 |
| Last Modified: | 08 Mar 2024 07:29 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/12850 |
Actions (login required)
 |
View Item |