Mochamad Wildan Firdaus, (2023) Analisis Kritis Tentang Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Perkawinan Dalam Masa Idah Istri Perspektif Taqyid al Mubahat. Masters thesis, S-2 Perdata Islam.
Text
AWALAN -DAFTAR ISI.pdf Download (887kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (533kB) |
|
Text
BAB V.pdf Download (260kB) |
|
Text
DAPUS.pdf Download (279kB) |
Abstract
Terbitnya Surat Edaran No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Perkawinan dalam Masa idah Istri menjadi sebuah polemik. Hal ini terlihat dari ketentuan huruf E yang terdapat di antara ayat 3, 4, dan 5. Karena ayat 3 menyatakan bahwa “Laki-laki mantan suami dapat menikah dengan wanita lain jika masa idah mantan istrinya telah berakhir.”, ketiga alinea tersebut tidak sinkron. Pada ayat 4 dikatakan bahwa “jika mantan suami menikah dengan wanita lain selama masa idah, sedangkan dia masih memiliki kesempatan untuk merujuk mantan istrinya, maka hal ini berpotensi mengarah pada poligami terselubung”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep idah dalam Kompilasi Hukum Islam dan beserta pergumulan putusan-putusan yang difatwakan Dirjen Bimas Islam terkait idah. Setelah memotret fakta dalam putusan dalam surat edaran Bimas Islam, penulis berusaha mengemukakan faktor yang melatar belakangi putusan dari surat edaran tersebut lalu dikaitakan dengan konsep taqyid al mubahat. Penulis melakukan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencari data melalui literatur-literatur yang telah ada sekaligus dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan. Teknik untuk pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumentasi. Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan catatan atau karya seseorang yang telah terjadi, baik dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam kehidupan sosial yang sesuai dengan fokus penelitian. Hasil penelitian ini adalah (1) Taqyid al mubahat merupakan upaya untuk membatasi sesuatu yang diperkenankan oleh syariat sebagai cara mengambil jalan alternatif dan bertujuan pada kemaslahatan umat. (2) Aplikasi taqyid al mubahat ini sangat diperlukan dalam pembahasan fiqh kontemporer oleh para penguasa atau pemerintah untuk memberikan fatwa pada masyarakatnya. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Dirjen bimas Islam melarang suami untuk menikah lagi sebelum masa idah isteri habis, Secara keabsahan hukum pemerintah wajib memberikan fatwa mengenai masa idah ini agar memberikan kemasalahatan dan melindungi kaum wanita agar tidak dapat dipermainkan dengan mengakali hukum syariat. (3) Sesuatu yang diperbolehkan secara umum yang tidak berdasarkan pada nash khusus itu boleh dibatasi apabila terdapat kemaslahatan umum menurut penilaian para ulama atau pemimpin yang sah. Kata Kunci : Taqyid al Mubah, Surat Edaran Bimas Islam, Konsep Idah
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Pascasarjana > Program Magister > Perdata Islam (Al-Ahwal Al-Syahsyiyyah) |
Depositing User: | tuti alawiyah alawiyah |
Date Deposited: | 29 Apr 2024 08:15 |
Last Modified: | 29 Apr 2024 08:15 |
URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/13037 |
Actions (login required)
View Item |