Peran Sekretariat Daerah Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Pemerintahan Kabupaten Cirebon Perspektif Fiqh Siyasah Tasyri’iyyah

Elisah, (2024) Peran Sekretariat Daerah Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Pemerintahan Kabupaten Cirebon Perspektif Fiqh Siyasah Tasyri’iyyah. Bachelor thesis, S1 Hukum Tata Negara Islam IAIN SNJ.

	Text 2008206050_1_cover.pdf Download (1MB)
	Text 2008206050_2_bab1.pdf Download (901kB)
	Text 2008206050_6_bab5.pdf Download (566kB)
	Text 2008206050_7_dafpus.pdf Download (597kB)

Abstract

Peraturan yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk masyarakat daerah merupakan hak kewenangan yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri dibawah pemerintah pusat. Sesuai hierarki peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah membentuk peraturan daerah kabupaten dan kota untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Lembaga yang membentuk peraturan atau produk hukum di sekretariat daerah adalah bagian hukum tugas yang diberikan dari sekretaris daerah untuk menyusun, membahas dan menetapkan produk hukum sebagai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasi dinas daerah. Rancangan usulan produk hukum berasal dari setiap perangkat daerah atau instansi dinas daerah dan melalui bagian hukum untuk melakukan pembahasan dan berakhir penetapan yang ditandatangani oleh Bupati. Dalam fiqh siyasah kajian tasyri‟iyyah adalah lembaga yang mengatur tentang peraturan hukum Islam yang dibentuk dengan syariat Islam yaitu Al-Qur‟an dan Hadist begitupun dengan pembentukan peraturan yang dibentuk oleh sekretariat daerah untuk menjalankan tugasnya sebagai penyusun produk hukum. Penelitian ini bertujuan untuk peran sekretariat daerah dalam pembentukan produk hukum daerah di pemerintahan Kabupaten Cirebon perspektif fiqh siyasah tasyri‟iyyah. Metodologi penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang dilakukan sebelum dan sesudah dilapangan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah analisis dari peran bagian hukum sekretariat daerah dalam menetapkan peraturan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan instansi dinas daerah dan masyarakat wilayah Kabupaten Cirebon, dalam menjalankan tugas penyusunan dan penetapan produk hukum tidak lepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Pembentukan produk hukum daerah perspektif fiqh siyasah di bagian hukum Kabupaten Cirebon sudah relevan dengan sultah tasyri‟iyyah karena dalam pembentukan selain dari peraturan pembentukan perudang-undangan tak luput dengan prinsip hukum Islam yang ada dikajian sultah tasyri‟iyyah. Mutjahid atau perangkat daerah sebelum menetapkan rancangan produk hukum telah melakukan ijtihad terlebih dahulu untuk menetapkan hukum dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pedoman peraturan jalb al-mashalih dan daf al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan). Kata Kunci: Sekretariat Daerah, Pemerintah Daerah, Produk Hukum, Fiqh Siyasah, Kabupaten Cirebon.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	17 May 2024 03:39
Last Modified:	17 May 2024 03:39
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/13160

Actions (login required)

View Item