Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Cirebon

Hafidz Septiawan, (2024) Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Cirebon. Bachelor thesis, S1 Hukum Tata Negara Islam IAIN SNJ.

	Text 2008206036_1_cover.pdf Download (1MB)
	Text 2008206036_2_bab1.pdf Download (838kB)
	Text 2008206036_6_bab5.pdf Download (382kB)
	Text 2008206036_7_dafpus.pdf Download (627kB)

Abstract

Peredaran dan penjualan minuman beralkohol merupakan isu yang memiliki dampak sosial, kesehatan, dan keamanan yang signifikan di masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kota Cirebon mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 yang melarang peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Yang mana tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin kemanan dan kesejahteraan warga Kota Cirebon melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 yang melarang peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Cirebon. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk dokumen resmi, wawancara dengan pihak terkait, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, bahwa Pemerintah Kota Cirebon melalui Satpol PP Kota Cirebon memberikan sosialisasi terkait Perda No 4 Tahun 2013 ke masyarakat seperti: memberikan edukasi ke masyarakat terkait Perda tersebut, memberikan informasi akibat bahaya minuman beralkohol, dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat baik dari sekolah menengah hingga ke toko-toko kelontong. Kedua, upaya penegakan hukum yang dilakukan antara lain: melakukan operasi razia dan menyita barang bukti, membentuk tim untuk mencari dan menyelidiki penjual minuman beralkohol, melakukan penindakan. Sedangkan hambatannya antara lain: keterbatasan personil Satpol PP, kurangnya waktu penertiban, dan kesulitan mendapat informasi terkait titik lokasi penjual minuman beralkohol. Ketiga, analisis siyasah dusturiyah terkait adanya Perda No 4 Tahun 2013 sesuai dengan konsep maslahah mursalah dalam mencapai maqasid syariah. Kata kunci: Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, Minuman Beralkohol, Kota Cirebon

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	17 May 2024 07:59
Last Modified:	17 May 2024 07:59
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/13172

Actions (login required)

View Item