ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA KARAMATWANGI KECAMATAN CISURUPAN KABUPATEN GARUT (Kajian Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Badan Permusyawaratan Desa)

Resa Febriyanti, (2024) ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA KARAMATWANGI KECAMATAN CISURUPAN KABUPATEN GARUT (Kajian Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Badan Permusyawaratan Desa). Bachelor thesis, S1 Hukum Tata Negara Islam IAIN SNJ.

	Text 2008206016_1_cover.pdf Download (1MB)
	Text 2008206016_2_bab1.pdf Download (650kB)
	Text 2008206016_6_bab5.pdf Download (397kB)
	Text 2008206016_7_dafpus.pdf Download (509kB)

Official URL: http://web.syekhnurjati.ac.id

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintah Desa yang di pilih secara demokrasi. yang disebut Badan Permusyawaratan Desa di karenakan memiliki peran penting untuk menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat serta mengawasi kinerja kepala desa selama masa jabatannya. Fenomena yang terlihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya sebagai tupoksi BPD. Berdasarkan fenomena yang telah di sebutkan, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa Karamatwangi Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut dan apa yang menjadi faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pelaksanan tugas Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2020 Tentang tentang Badan Permusyawaratan Desa. Metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian normatif-empiris, dan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa pertama, pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa Karamatwangi Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut sebagai pelaksana legilasi belum berjalan dengan baik di karenakan oleh kesibukkan anggota BPD nya. kedua faktor sumber daya manusia dan latar pendidikan anggota BPD rendah Sehingga tidak terlalu mengetahui mengenai tentang tupoksi BPD dan yang terakhir mengenai perda nomor 4 tahun 2020 belum mengetahuinya di karenakan kurangnya komunikasi dengan anggota BPD lainnya. Kata Kunci: BPD, Pelaksanaan Tugas Desa Karamatwangi Garut, Peraturan Daerah

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	13 Jun 2024 01:46
Last Modified:	13 Jun 2024 01:46
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/13356

Actions (login required)

View Item