Implementasi Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyasah Aspek Maslahah

M Faisal Luthfi Mubarok, (2024) Implementasi Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyasah Aspek Maslahah. Bachelor thesis, S1 Hukum Tata Negara Islam IAIN SNJ.

	Text 1908206009_1_cover.pdf Download (754kB)
	Text 1908206009_2_bab1.pdf Download (453kB)
	Text 1908206009_6_bab5.pdf Download (307kB)
	Text 1908206009_7_dafpus.pdf Download (321kB)

Abstract

Skripsi ini mengkaji kebijakan Pemerintah yang telah mencanangkan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur dan telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR RI pada awal Tahun 2022. Setidaknya terdapat lebih dari 6 pertimbangan utama mengapa pemindahan IKN penting untuk dilakukan. Namun pertimbangan tersebut dirasakan belum cukup untuk memindahkan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mencari pemahaman yang benar mengenai permasalahan Untuk mengetahui implementasi pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan untuk mengetahui perspektif fikih siyāsah dalam aspek maslahat terhadap pengambilan keputusan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Pro dan kontra dalam persiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota terutama dalam hal pembiayaan/pendanaan serta bagaimana implikasi ekonominya, termasuk potensi kegagalan, dampak sosial-ekologis, dan pembelajaran dari beberapa negara. Penulis mengelompokkan dalam faktor pendorong dan faktor penghambat. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini akan mengkaji dan menganalisis aspek-aspek kebijakan publik mengenai pemindahan ibu kota negara dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, tulisan ini bukan hanya menganalisis substansi dan implementasi kebijakan saja, tetapi juga mengelaborasi tanggapan dari para pemangku kepentingan. Dari hasil telaah penelitian empiris ini menemukan bahwa berbagai kajian terkait lahirnya undang-undang No.21 tahun 2023 tentang ibu kota negara IKN sebagai bentuk kemaslahatan bagi pemerataan pembangunan, maka menurut teori pusat pertumbuhan bahwa keberadaan sebuah ibu kota dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota diyakini dapat mengatasi ketertinggalan pembangunan suatu daerah. Kata Kunci: Ibu kota negara, Dampak , Risiko pemindahan ,Undang-undang, Fikih Siyasah.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	13 Jun 2024 03:04
Last Modified:	13 Jun 2024 03:04
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/13361

Actions (login required)

View Item