Analisis kritis konsep al adahmuhiakkamah dalam perkawinan di bawah tangan perspektif hukum positif dan hukum islam

Tohirin, (2024) Analisis kritis konsep al adahmuhiakkamah dalam perkawinan di bawah tangan perspektif hukum positif dan hukum islam. Masters thesis, KEMENAG RI.

	Text AWALAN -DAFTAR ISI.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (634kB)
	Text BAB V.pdf Download (283kB)
	Text DAPUS.pdf Download (251kB)

Abstract

Perkawinan di bawah tangan yaitu suatu perkawinan yang telah memenuhi rukun�rukun dan syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah (PPN) yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Fenomena perkawinan di bawah tangan bukanlah fenomena yang baru. Sebab perkawinan semacam ini sudah dilakukan oleh banyak orang dari waktu ke waktu. Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan itu mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Nikah di bawah tangan dianggap sebagai hal biasa dan diakui di dalam masyarakat karena memang banyak orang melakukannya. Sehingga nikah di bawah tangan seolah menjadi adat atau kebiasaan di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep Al-‘Ādah Muhakkamah, bagaimana perkawinan di bawah tangan menurut hukum positif. Kemudian mengetahui bagaimana implikasi konsep Al-‘Ādah Muhakkamah dalam perkawinan di bawah tangan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan deskriptif analisis. Dimana data kualitatif yang berupa dokumen- dokumen tertulis serta kajian literatur yang berasal dari sumber-sumber jurnal, buku, kitab para ulama, dan dokumen lain terkait konsep Al-‘Ādah Muhakkamah dalam perkawinan di bawah tangan. Selanjutnya data yang ada dinyatakan dalam bentuk verbal dan non verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan paling utama adalah penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan di bawah tangan disebut juga perkawinan yang ilegal, yakni perkawinan yang keberadaanya tidak diakui atau tidak sah menurut undang-undang yang berlaku dalam suatu negara. Di setiap negara telah mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Adanya keharusan pencatatan suatu perkawinan tersebut sudah merupakan syarat formil atau syarat administrasi di banyak negara dan sudah menjadi adat baru yang bisa dijadikan landasan hukum (al ‘a<dah muhakkamah). Perubahan dari ketentuan adat dan fikih perkawinan menjadi undang-undang merupakah sebuah pembaharuan didalam hukum islam. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang mengatakan bahwa Hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman. Selain itu, tujuan syariat Islam (maqashid al syariah) adalah mendatangkan maslahat dan menghindarkan dari bahaya. Karena perkawinan yang tidak dicatat pemerintah menimbulkan mudharat kepada istri, anak dan harta perkawinan /harta bersama, maka pencatatan perkawinan oleh pemerintah menurut Hukum Islam dipandang sebagai keharusan (dharuri). Kata kunci: Bawah tangan, Perkawinan, , Hukum Islam, Al-'Ādah Muhakkamah

[error in script]

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Pascasarjana > Program Magister > Perdata Islam (Al-Ahwal Al-Syahsyiyyah)
Depositing User:	tuti alawiyah alawiyah
Date Deposited:	25 Jun 2024 07:04
Last Modified:	25 Jun 2024 07:05
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/13435

Actions (login required)

View Item