Tinjauan Yuridis Normatif Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG Tentang Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Bode Lor oleh PTUN Bandung)

Salsabila Firdausiyah, (2024) Tinjauan Yuridis Normatif Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG Tentang Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Bode Lor oleh PTUN Bandung). Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.

	Text 2008206060_1_cover.pdf Download (1MB)
	Text 2008206060_2_bab1.pdf Download (802kB)
	Text 2008206060_7_dafpus.pdf Download (533kB)
	Text 2008206060_6_bab5.pdf Download (521kB)

Abstract

Pilkades merupakan bentuk perwujudan penyaluran aspirasi politik masyarakat dalam membentuk pemerintahan desa, dimana desa berhak dan memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga desa. Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Penyelesaian sengketa dalam pemilihan umum kepala desa melalui Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan tindakan hukum yang tepat sebab PTUN berwenang memutus dan mengadili sengketa tahapan pemilu. Bupati Cirebon berkapasitas sebagai badan atau pejabat tata usaha negara yang menjalankan fungsi pemerintahan, sehingga objek gugatan a quo tersebut dapat diajukan ke PTUN, khususnya di wilayah yurisdiksi PTUN Bandung. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pengadilan tata usaha negara atas penghitungan suara ulang pemilihan kepala desa pada perkara Nomor 57/G/2020/Ptun.Bdg, untuk menguraikan tata cara pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk mengetahui pelaksanaan terhadap putusan pengadilan tata usaha negara perkara nomor 57/G/2020/PTUN.BDG. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, dengan menelaah suatu perundang-undangan, hasil putusan persidangan, risalah persidangan, buku, jurnal hukum dan kamus hukum sebagai bahan kepustakaan. Dengan metode ini, penulis menganalisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG sebagai studi kasus dalam menyelesaikan skripsi ini. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang pertama, surat keputusan yang dimaksud diputuskan sah dan dinyatakan tetap berlaku sejak putusan PTUN memiliki kekuatan hukum tetap. Kedua, Bupati Cirebon tidak membuat keputusan baru karena peraih suara terbanyak dalam proses hasil penghitungan suara ulang di Pengadilan mengenai Kuwu terpilih tidak ada perubahan, meski ada penambahan suara untuk seluruh calon dari suara yang sebelumnya dianggap tidak sah. Ketiga adalah pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, Perhitungan Suara Ulang, Proses Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	24 Mar 2025 07:44
Last Modified:	24 Mar 2025 07:44
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/15176

Actions (login required)

View Item