Implementasi Asas - Asas Umum Pemerintahan Di Kesbangpol Kota Cirebon Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (Studi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik)

Pajar Saeful Aziz, (2024) Implementasi Asas - Asas Umum Pemerintahan Di Kesbangpol Kota Cirebon Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (Studi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik). Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.

	Text 1808206031_1_cover.pdf Download (968kB)
	Text 1808206031_2_bab1.pdf Download (249kB)
	Text 1808206031_6_bab5.pdf Download (59kB)
	Text 1808206031_7_dafpus.pdf Download (187kB)

Official URL: https://syekhnurjati.ac.id

Abstract

Permasalahan masyarakat kian lama kian kompleks salah satu penyebabnya adalah dampak globalisasi. Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan badan Pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik. Sebagai instansi yang memiliki tugas dan fungsi mendukung terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan di suatu pemerintahan daerah/kota, menurut penulis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu melakukan reposisi dan reorientasi tugas secara cekatan, sesuai dengan perubahan lingkungan di suatu pemerintahan daerah/kota tersebut yang perubahannya kerap sulit diprediksi akan mengarah ke mana. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertulis didalam rumusan masalah yaitu: Bagaimana penerapan asas transparansi dan asas akuntabilitas di Kesbangpol Kota Cirebon berdasarkan Peraturan UU Nomor 30 Tahun 2014, Apa saja kendala dan solusi dalam penerapan asas transparansi dan asas akuntabilitas di Kesbangpol Kota Cirebon, Bagaimana Tranparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik di Kesbangpol Kota Cirebon menurut Fikih Siyasah. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka, kemudian dianalisis terhadap data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Asas Transparansi Dan Asas Akuntabilitas Di Kesbangpol Kota Cirebon Berdasarkan Peraturan UU Nomor 30 Tahun 2014 bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan kesatuan bangsa berjalan dengan baik, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penerapan Asas - Asas Umum Pemerintahan di Kesbangpol Kota Cirebon tentu saja masih mengalami kendala-kendala mulai dari Kendala Kurangnya Pemahaman dan Sosialisasi, Kurangnya Anggaran dan Sumber Daya, Kendala dalam Partisipasi Publik dan Masyarakat, Kendala Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga, Kendala Penerapan Teknologi yang Tidak Memadai, Kendala Budaya dan Kebiasaan. Dalam perspektif Fikih Siyasah, Kesbangpol Kota Cirebon sudah mulai menerapkan perspektif Fikih Siyasah sebagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik dipandang sebagai prinsip-prinsip penting dalam pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab. Kata Kunci: Asas-asas Umum, Kesbangpol, Pelayanan Publik.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	26 Mar 2025 02:47
Last Modified:	26 Mar 2025 02:47
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/15199

Actions (login required)

View Item