Problematik Larangan Penggunaan Ganja dan Hak Hidup Warga Negara (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020)

Rizki Auliya Rahman, (2024) Problematik Larangan Penggunaan Ganja dan Hak Hidup Warga Negara (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020). Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.

	Text 1808206048_1_cover.pdf Download (2MB)
	Text 1808206048_2_bab1.pdf Download (1MB)
	Text 1808206048_6_bab5.pdf Download (935kB)
	Text 1808206048_7_dafpus.pdf Download (1MB)

Abstract

Tanaman ganja seperti pisau bermata dua. Di satu sisi dapat memberi dampak buruk bagi yang salah menggunakannya. Namun, di sisi lain dapat memberi manfaat yang baik, termasuk menyelamatkan nyawa manusia. Penulis melihat adanya problematik yang mendasar ihwal penggunaan ganja dan hak hidup warga negara. Dalam hal ini, terdapat pertengkaran pikiran antara beberapa pihak. Bagi warga negara yang membutuhkan tanaman ganja sebagai terapi kesehatan, perlu adanya regulasi perundang-undangan yang melegalkan tanaman ganja tersebut. Namun, pemerintah dan Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020, memandang bahwa bila dilegalkan (meski dalam pembatasan) masih akan memunculkan potensi bahaya bagi generasi bangsa dan ketahanan nasional. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis argumentasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020, menganalisis dampak dari putusan tersebut terhadap hak hidup warga negara, dan mengetahui kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 106/PUU-XVIII/2020 terhadap hak hidup warga negara dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif-studi dokumen (teks) atau studi pustaka. Jenis penelitian ini merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Sumber data dalam penelitian adalah teori-teori atau bahan-bahan yang diperoleh dan digunakan sebagai penelitian. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa MK berpendapat pertimbangan hukum dalam menilai konstitusionalitas Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimaksud menjadi satu kesatuan dan dipergunakan dalam mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (1). Putusan MK terebut telah memberikan kepastian hukum bahwasanya pemanfaatan narkotika golongan I tetap dilarang pemanfaatannya sebagai pelayanan kesehatan. Dalam perspektif Hukum Islam (Kaidah Fikih) dengan menolak seluruhnya dimaksudkan untuk mencegah kerusakan bagi generasi bangsa Indonesia. Kata Kunci: Ganja, Hak Hidup Warga Negara dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	26 Mar 2025 03:17
Last Modified:	26 Mar 2025 03:17
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/15212

Actions (login required)

View Item