Peranan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus PTUN Semarang)

Aniko Aji, (2024) Peranan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus PTUN Semarang). Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.

	Text 1908206047_1_cover.pdf Download (1MB)
	Text 1908206047_2_bab1.pdf Download (997kB)
	Text 1908206047_6_bab5.pdf Download (563kB)
	Text 1908206047_7_dafpus.pdf Download (804kB)

Abstract

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dikatakan bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan, dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Namun dalam praktiknya terkadang hal tersebut dinegasikan oleh Pejabat Pemerintahan, yang kemudian berdampak pada penyalahgunaan wewenang. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengalami perluasan, yakni tidak hanya dapat membatalkan keberlakuan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi juga berwenang untuk memeriksa dan memutuskan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, PTUN sebagai lembaga judicial yang independen memiliki peran penting dalam mengontrol tindakan dari pejabat administrasi negara, sehingga kewenangan tersebut harus dioptimalkan guna mewujudkan suatu pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip AAUPB. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Bagaimana Peran Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Negara Hukum Di Indonesia, Bagimana Peran Peradilan Tata Usaha Negara Semarang Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bagaimana Peranan Peradilan Tata Usaha Negara Semarang Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatifempiris, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi lapangan, dokumentasi, dan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif. Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peranan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus PTUN Semarang) yang dilaksanakan oleh PTUN Semarang selaku penegak hukum sudah terimplementasi dengan baik sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tersebut dan sesuai dengan fakta dilapangan. Kata kunci : Peranan, Peradilan Tata Usaha Negara, Pemerintahan Yang Baik, PTUN Semarang

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	11 Apr 2025 04:35
Last Modified:	11 Apr 2025 04:35
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/15255

Actions (login required)

View Item