Problematika kewenangan mahkamah konstitusi dalam menangani phpu nomor 1/phpu.pres-xxii/2024.

Firly Febriyana, (2025) Problematika kewenangan mahkamah konstitusi dalam menangani phpu nomor 1/phpu.pres-xxii/2024. Bachelor thesis, S1-Hukum Tata Negara UIN SSC.

	Text 2108206005_1_cover.pdf Download (1MB)
	Text 2108206005_2_bab1.pdf Download (1MB)
	Text 2108206005_6_bab5.pdf Download (812kB)
	Text 2108206005_7_dafpus.pdf Download (986kB)

Abstract

Pemilihan umum merupakan sarana penting bagi rakyat Indonesia sebagai negara demokrasi untuk mengekspresikan suara dalam memilih pemimpin. Pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, terdapat gugatan yang diajukan oleh pasangan calon nomor 01 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Dalam praktiknya, ditemukan beberapa problematika kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk memeriksa kebenaran informasi dari berbagai sumber. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi, penyajian, dan penyimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ditemukan adanya beberapa masalah, seperti keterbatasan waktu penanganan, kewenangan yang terbatas, serta keterbatasan sumber hukum yang dapat digunakan oleh hakim. Meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan final, namun putusan yang dihasilkan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Penelitian ini merekomendasikan adanya perpanjangan waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kerja sama lembaga pemerintahan serta regulasi yang memadai. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam rangka memperbaiki sistem hukum pemilihan umum di Indonesia.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords:	Problematika, Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	23 Jul 2025 02:12
Last Modified:	23 Jul 2025 02:12
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/15493

Actions (login required)

View Item