Analisis Yuridis Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kemaslahatan Publik

Thalisa Nindya Syafira, (2025) Analisis Yuridis Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kemaslahatan Publik. Bachelor thesis, S1-Hukum Tata Negara UIN SSC.

	Text 2108206018_1_cover.pdf Download (994kB)
	Text 2108206018_2_bab1.pdf Download (589kB)
	Text 2108206018_6_bab5.pdf Download (213kB)
	Text 2108206018_7_dafpus.pdf Download (347kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul "Analisis Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kemaslahatan Publik" dilatar belakangi oleh kemajuan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, hak atas informasi menjadi fundamental untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Data dari Komisi Informasi Pusat menunjukkan bahwa skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) mengalami peningkatan, mencapai 75,40 pada tahun 2023, yang mencerminkan kemajuan dalam penerapan UU KIP. Peneliti merasa perlu untuk mengeksplorasi sejauh mana UU KIP dapat menjamin hak asasi manusia (HAM) dan kemaslahatan publik, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, mengingat bahwa keterbukaan informasi adalah kunci untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintah dan pengambilan keputusan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Peneliti mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, yang mencakup analisis dokumen hukum, literatur terkait, dan penelitian terdahulu. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha untuk menggali informasi yang relevan dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang implementasi UU KIP dalam konteks HAM dan kemaslahatan publik, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU KIP secara konstitusional menjamin hak atas informasi sebagai bagian dari HAM, baik dalam kerangka hukum nasional maupun internasional. Pasal 28F UUD 1945 dan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan hak setiap individu untuk memperoleh informasi. Selain itu, UU KIP juga berfungsi untuk menciptakan kemaslahatan bagi publik dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi publik. Berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya infrastruktur dan kesadaran masyarakat, UU KIP tetap menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan partisipasi aktif masyarakat, serta dalam mencapai tujuan kemaslahatan publik yang lebih luas.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords:	Keterbukaan Informasi Publik, Hak Asasi Manusia, Kemaslahatan Publik, UU No. 14 Tahun 2008.
Subjects:	G Geography. Anthropology. Recreation > G Geography (General)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	23 Jul 2025 02:38
Last Modified:	23 Jul 2025 02:38
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/15504

Actions (login required)

View Item