Peran kejaksaan Negeri kabupaten cirebon dalam proses perampasan aset Dan pemulihan kerugian keuangan negara hasil tindak Pidana korupsi berdasarkan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi

FARIZAH ADINDA SHAFINAZ, (2025) Peran kejaksaan Negeri kabupaten cirebon dalam proses perampasan aset Dan pemulihan kerugian keuangan negara hasil tindak Pidana korupsi berdasarkan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Bachelor thesis, S1-Hukum Tata Negara UIN SSC.

	Text 2108206022_1_cover.pdf Download (1MB)
	Text 2108206022_2_bab1.pdf Download (562kB)
	Text 2108206022_6_bab5.pdf Download (206kB)
	Text 2108206022_7_dafpus.pdf Download (274kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Dalam konteks ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon memainkan peran penting dalam proses perampasan aset dan pemulihan kerugian keuangan negara sebagai bagian dari penegakan hukum. Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejaksaan tidak hanya bertindak sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai pengacara negara dalam upaya pemulihan aset hasil korupsi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini pertama, bagaimana peran Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dalam proses perampasan aset. Kedua, bagaimana penerapan pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Rumusan masalah tersebut dibatasi hanya pada wilayah hukum Indonesia dan mengacu pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Nomor 20 Tahun 2001. Fokus penelitian menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, kejaksaan memiliki peran strategis dalam perampasan aset tindak pidana korupsi, dengan kewenangan menyita sejak penyelidikan hingga eksekusi putusan pengadilan, serta bekerja sama dengan lembaga terkait untuk memastikan aset diserahkan kepada negara. Kedua, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon melaksanakan pemulihan kerugian negara melalui audit, pelacakan, penyitaan, pelelangan, dan pengembalian aset ke kas negara atau pemanfaatannya untuk kepentingan publik. Proses ini juga mencakup tuntutan uang pengganti dan pengembalian secara sukarela oleh pelaku, meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan regulasi dan aset yang berada di luar negeri

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords:	Peran Kejaksaan, Perampasan Aset, Pemulihan Kerugian Negara,Tindak Pidana Korupsi.
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	23 Jul 2025 04:39
Last Modified:	23 Jul 2025 04:39
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/15547

Actions (login required)

View Item