Tinjauan Yuridis Terhadap Program Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus : Institusi Penerima Wajib Lapor (Ipwl) Yayasan Putra Agung Mandiri Kota Cirebon)

BAGAS PRADANA, (2025) Tinjauan Yuridis Terhadap Program Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus : Institusi Penerima Wajib Lapor (Ipwl) Yayasan Putra Agung Mandiri Kota Cirebon). Bachelor thesis, S1-Hukum Tata Negara UIN SSC.

	Text 2108206002_1_cover.pdf Download (820kB)
	Text 2108206002_2_bab1.pdf Download (278kB)
	Text 2108206002_6_bab5.pdf Download (256kB)
	Text 2108206002_7_dafpus.pdf Download (290kB)

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan besar yang dihadapi oleh negara Indonesia, baik dari segi sosial, kesehatan, maupun hukum. Dalam merespons permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang- undang ini mengatur tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, dengan pendekatan yang tidak hanya mengutamakan hukuman pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, tetapi juga memberikan kesempatan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis pelaksanaan program rehabilitasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut dan juga mengkaji efektivitas implementasinya di lapangan, khususnya pada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Putra Agung Mandiri yang memiliki peran dalam proses rehabilitasi di Kota Cirebon. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan dukungan sumber daya, serta integrasi program rehabilitasi dalam kebijakan pemulihan dan kesehatan masyarakat. Kolaborasi multisektor menjadi kunci dalam memastikan program rehabilitasi berjalan efektif sebagai upaya dalam penanggulangan narkotika berbasis keadilan restoratif. Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program IPWL, serta penyusunan kebijakan teknis yang adaptif terhadap tantangan lapangan, menjadi prasyarat penting untuk memperkuat posisi rehabilitasi sebagai instrumen hukum yang humanis dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, observasi lapangan, serta wawancara terhadap pihak IPWL dan pengguna layanan rehabilitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pelaksanaan rehabilitasi telah sejalan dengan ketentuan pasal 54 hingga pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, namun dalam praktiknya masih dihadapkan pada sejumlah kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga profesional yang tersertifikasi, serta minimnya kesadaran dan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam proses rehabilitasi. Selain itu, koordinasi antar lembaga pemerintah dan IPWL juga belum optimal, sehingga menghambat kesinambungan pemulihan bagi penyalahguna narkotika.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords:	Rehabilitasi, Narkotika dan Penyalahguna
Subjects:	Filsafat, Psikologi, Agama > BD Speculative Philosophy
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	23 Jul 2025 06:31
Last Modified:	23 Jul 2025 06:31
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/15555

Actions (login required)

View Item