Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Cirebon (Tinjauan atas Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan)

Shaddam Abu Fatih, (2025) Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Cirebon (Tinjauan atas Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan). Bachelor thesis, S1-Hukum Tata Negara UIN SSC.

	Text 2108206040_1_cover.pdf Download (1MB)
	Text 2108206040_2_bab1.pdf Download (400kB)
	Text 2108206040_6_bab5.pdf Download (173kB)
	Text 2108206040_7_dafpus.pdf Download (250kB)

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Cirebon. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negaranya. Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan sebagai bentuk komitmen dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui layanan dan tindakan pemerintah daerah dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta mengkaji efektivitas perda tersebut dalam menekan angka kekerasan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana layanan dan tindakan pemerintah daerah dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta sejauh mana efektivitas Perda Nomor 4 Tahun 2023 dalam mengurangi kasus kekerasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPPKBP3A Kabupaten Cirebon telah menjalankan berbagai layanan seperti pendampingan hukum, bantuan psikologis, layanan medis, dan koordinasi lintas sektor. Namun, pelaksanaan layanan ini masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, SDM, dan birokrasi yang lamban. Perda Nomor 4 Tahun 2023 telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam perlindungan perempuan, meskipun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan implementasi di lapangan. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah daerah meningkatkan anggaran perlindungan perempuan dan menyederhanakan birokrasi hukum, sementara DPPKBP3A disarankan memperkuat kapasitas SDM serta memperluas kerja sama lintas sektor untuk optimalisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Cirebon.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords:	Kekerasan terhadap perempuan, Perlindungan hukum, Pemerintah daerah, Kabupaten Cirebon.
Subjects:	Filsafat, Psikologi, Agama > BD Speculative Philosophy
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	23 Jul 2025 06:42
Last Modified:	23 Jul 2025 06:42
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/15557

Actions (login required)

View Item