Lilis Amelyah, (2025) Implementasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik Pada Pemilihan Umum 2024 Di KPU Kabupaten Cirebon Berdasarkan Peraturan Kpu No. 11 Tahun 2022. Bachelor thesis, S1-Hukum Ekonomi Syariah UINSSC.
![]() |
Text
2108206052_1_cover.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
2108206052_2_bab1.pdf Download (354kB) |
![]() |
Text
2108206052_6_bab5.pdf Download (145kB) |
![]() |
Text
2108206052_7_dafpus.pdf Download (355kB) |
Abstract
Pelaksanaan Pemilihan Umum yang demokratis, adil, dan berintegritas memerlukan verifikasi administrasi partai politik yang transparan dan akuntabel. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mengadopsi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk mendukung proses tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SIPOL di KPU Kabupaten Cirebon dan mengevaluasi efektivitasnya dalam verifikasi administrasi partai politik menjelang Pemilu 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan campuran (mixed methods), menggabungkan teknik kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan komisioner, staf teknis KPU, operator SIPOL, serta perwakilan partai politik, ditambah observasi dan telaah dokumen terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara sistematis dan berkesinambungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPOL di KPU Kabupaten Cirebon telah berjalan konsisten, dengan pembentukan tim verifikasi dan pelatihan teknis untuk meningkatkan koordinasi dengan partai politik. SIPOL berfungsi efektif dalam mempercepat input dan validasi data, meningkatkan transparansi, dan mengurangi kesalahan administratif. Namun, beberapa kendala teknis, seperti gangguan server dan ketidakakuratan data dari partai politik, masih ditemukan. KPU Kabupaten Cirebon telah mengambil langkah strategis, termasuk memperkuat komunikasi, menyelenggarakan bimbingan teknis, dan menyediakan pusat bantuan teknis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan SIPOL mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam verifikasi administrasi. Temuan ini juga menegaskan pentingnya pengelolaan pemerintahan yang berbasis pada nilai-nilai Fiqih Siyasah, yang mengutamakan keadilan dan keterbukaan. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas Pemilu dan memperkuat kepercayaan publik terhadap KPU.
Item Type: | Thesis (Bachelor) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Implementasi PKPU, Sistem Informasi Partai Politik, Verifikasi Administrasi, Pemilu 2024, Teknologi Informasi, Fiqih Siyasah, Good Governance. |
Subjects: | K Law > KZ Law of Nations |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam |
Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
Date Deposited: | 29 Jul 2025 01:38 |
Last Modified: | 29 Jul 2025 01:38 |
URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/15969 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |