Peran kantor urusan Agama kecamatan karangwareng dalam meningkatkan Kepatuhan hukum masyarakat terhadap administrasi pencatatan Perkawinan ditinjau dari hukum positif

Rizky shawal saputra, (2025) Peran kantor urusan Agama kecamatan karangwareng dalam meningkatkan Kepatuhan hukum masyarakat terhadap administrasi pencatatan Perkawinan ditinjau dari hukum positif. Bachelor thesis, S1-Hukum Keluarga UINSSC.

	Text 2108201102_1_cover.pdf Download (1MB)
	Text 2108201102_2_bab1.pdf Download (492kB)
	Text 2108201102_6_bab5.pdf Download (357kB)
	Text 2108201102_7_dafpus.pdf Download (275kB)

Abstract

Pencatatan perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum adalah salah satu syarat untuk memastikan perlindungan hak-hak individu dan keluarga. Namun, di Kecamatan Karangwareng, masih ditemukan sejumlah kasus di mana masyarakat tidak melaksanakan pencatatan perkawinan secara resmi. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan menunjukkan adanya gap antara pemahaman hukum dan praktik di lapangan. Fenomena ini menimbulkan berbagai dampak, seperti kesulitan dalam mengurus administrasi hukum lainnya, ketidakpastian status hukum anak, serta potensi sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, penting untuk memahami tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap administrasi pencatatan perkawinan di Kecamatan Karangwareng, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menguraikan pentingnya pencatatan perkawinan yang menggabungkan analisis hukum (yuridis) dengan data empiris (fakta di lapangan) untuk memahami suatu fenomena hukum secara mendalam. Dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran KUA kecamatan karangwareng dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat terhadap administrasi pencatatan perkawinan ditinjau dari hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan hukum masyarakat Karangwareng terhadap pencatatan perkawinan masih rendah, ditunjukkan oleh temuan 22 kasus pernikahan tidak tercatat dalam penelitian di tiga desa. Kendala utama yang teridentifikasi meliputi: 1) rendahnya kesadaran hukum masyarakat;2) persepsi tentang prosedur yang rumit;3) kesibukan warga dalam aktivitas sehari-hari;4) serta kendala akses geografis khususnya di daerah perbatasan. Kantor Urusan Agama (KUA) Karangwareng telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi melalui BP4, penyelenggaraan seminar, pemanfaatan majelis taklim, dan media sosial namun partisipasi masyarakat tetap rendah. Temuan ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih kreatif dan adaptif untuk meningkatkan efektivitas program sosialisasi dan pelayanan pencatatan perkawinan di wilayah tersebut.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords:	Kepatuhan Hukum, Pencatatan Perkawinan, KUA
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	29 Jul 2025 06:53
Last Modified:	29 Jul 2025 06:53
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/16074

Actions (login required)

View Item