Analisis Hukum Implementasi Kriteria Kegentingan Yang Memaksa Dalam Kewenangan Presiden Menerbitkan Perppu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/Puu-Vii/2009

Aulia Damayanti, (2026) Analisis Hukum Implementasi Kriteria Kegentingan Yang Memaksa Dalam Kewenangan Presiden Menerbitkan Perppu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/Puu-Vii/2009. Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.

	Text 2283130095_1_cover.pdf Download (855kB)
	Text 2283130095_2_bab1.pdf Download (491kB)
	Text 2283130095_6_bab5.pdf Download (355kB)
	Text 2283130095_7_dafpus.pdf Download (438kB)

Abstract

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan kewenangan konstitusional Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Namun, frasa tersebut tidak dirumuskan secara eksplisit dalam konstitusi sehingga menimbulkan perdebatan mengenai batas objektif kewenangan Presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 kemudian merumuskan parameter konstitusional terkait syarat kegentingan yang memaksa. Meskipun demikian, praktik penerbitan Perppu pasca putusan tersebut masih memunculkan persoalan konstitusional. Penelitian ini menganalisis kriteria kegentingan yang memaksa serta penerapannya dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017, Perppu Nomor 1 Tahun 2020, dan Perppu Nomor 2 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, peraturan perundang-undangan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, serta ketiga Perppu yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis hukum yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui teknik penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi telah menetapkan parameter konstitusional sebagai batas objektif penerbitan Perppu, penerapannya dalam praktik masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Pada Perppu Nomor 2 Tahun 2017, alasan kegentingan lebih bertumpu pada kebutuhan percepatan kebijakan tanpa kondisi yang secara nyata tidak dapat ditempuh melalui mekanisme legislasi biasa. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 pada dasarnya memenuhi unsur kebutuhan mendesak dalam konteks pandemi COVID-19, namun menimbulkan persoalan pada aspek pembatasan materi muatan dan akuntabilitas kewenangan darurat. Sementara itu, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 memunculkan perdebatan mengenai keberadaan kekosongan hukum dan urgensi absolut setelah adanya putusan inkonstitusional bersyarat. Secara keseluruhan, kondisi tersebut menunjukkan kecenderungan perluasan diskresi Presiden yang berpotensi memengaruhi prinsip pembatasan kekuasaan dan mekanisme checks and balances, sehingga diperlukan konsistensi penerapan parameter konstitusional guna menjaga supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum. Kata kunci: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Kegentingan yang Memaksa; Kewenangan Presiden; Mahkamah Konstitusi; Hukum Tata Negara.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	06 Apr 2026 08:56
Last Modified:	06 Apr 2026 08:56
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/17639

Actions (login required)

View Item