Dampak Hukum Pemilihan Umum Serentak 2024 Terhadap Keterwakilan Perempuan Di Dprd Kabupaten Cirebon Prespektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Bisyru Maulana Ali, (2026) Dampak Hukum Pemilihan Umum Serentak 2024 Terhadap Keterwakilan Perempuan Di Dprd Kabupaten Cirebon Prespektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.

	Text 2283130020_1_cover.pdf Download (1MB)
	Text 2283130020_2_bab1.pdf Download (563kB)
	Text 2283130020_6_bab5.pdf Download (311kB)
	Text 2283130020_7_dafpus.pdf Download (407kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih belum tercapainya keterwakilan perempuan sebesar 30% di DPRD Kabupaten Cirebon pada Pemilu Serentak 2024, meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur kewajiban kuota keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif. Pada praktiknya, keterwakilan perempuan yang terpilih hanya mencapai sekitar 28%, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas politik. Permasalahan penelitian ini dirumuskan pada dua hal, yaitu bagaimana penerapan ketentuan keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Pemilu pada Pemilu 2024 di Kabupaten Cirebon, serta bagaimana dampak hukum Pemilu Serentak 2024 terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Cirebon baik dari sisi efektivitas regulasi maupun implikasinya terhadap representasi politik daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan jenis penelitian hukum empiris untuk mengkaji dampak hukum Pemilu Serentak 2024 terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan KPU, Bawaslu, serta anggota DPRD perempuan, dan studi dokumentasi terhadap arsip pemilu. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kuota pencalonan perempuan telah dipenuhi secara administratif, keterwakilan perempuan yang terpilih belum mencapai 30%, sehingga masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik politik di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Cirebon telah dilaksanakan secara administratif pada tahap pencalonan oleh partai politik, namun belum sepenuhnya tercermin dalam hasil akhir pemilu karena jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD masih berada di bawah ambang batas afirmasi, sehingga memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum dan realitas praktik politik, yang dipengaruhi oleh faktor struktural, kultural, serta dukungan politik yang belum optimal. Kata kunci: Pemilu Serentak 2024, Keterwakilan Perempuan, Kuota 30%, DPRD Kabupaten Cirebon

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	07 Apr 2026 06:58
Last Modified:	07 Apr 2026 06:58
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/17640

Actions (login required)

View Item