Implementasi Regulasi Pembatasan Kendaraan Bermotor Di Bawah Umur Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Dan Kebijakan Gubernur Perspektif Positif Dan Hukum Islam

Siti Sri Wahyuni, (2026) Implementasi Regulasi Pembatasan Kendaraan Bermotor Di Bawah Umur Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Dan Kebijakan Gubernur Perspektif Positif Dan Hukum Islam. Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.

	Text 2283130019_1_cover.pdf Download (995kB)
	Text 2283130019_2_bab1.pdf Download (480kB)
	Text 2283130019_6_bab5.pdf Download (280kB)
	Text 2283130019_7_dafpus.pdf Download (354kB)

Abstract

Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menuntut kepastian dan penegakan hukum yang konsisten, termasuk di bidang lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mewajibkan setiap pengemudi memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan batas usia minimal 17 tahun, ketentuan yang kemudian diperkuat oleh kebijakan Gubernur Jawa Barat melalui Surat Edaran Nomor 43/PK.03.04/KESRA yang melarang pelajar yang belum cukup umur menggunakan kendaraan bermotor. Namun, kenyataan di Kabupaten Majalengka menunjukkan bahwa pelanggaran oleh pengemudi di bawah umur masih tinggi, seperti yang tercermin dalam data dari Unit Lalu Lintas Polsek Majalengka, sehingga menciptakan kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada keselamatan lalu lintas, tetapi juga berpotensi melemahkan budaya hukum di kalangan generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta meninjau ketentuan tersebut dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus dan pendekatan sosiologis, serta mencakup penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum dalam praktik. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan sekolah, pemerintah daerah, kepolisian, dan siswa, serta didukung oleh data sekunder, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembatasan penggunaan kendaraan bermotor bagi anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat belum optimal, meskipun telah didukung dasar hukum dan peran kepolisian serta sekolah. Kendala utama meliputi rendahnya kesadaran hukum, kurangnya pengawasan orang tua, dan kebutuhan mobilitas pelajar. Secara hukum positif ketentuan ini bersifat mengikat, dan dalam perspektif hukum Islam sejalan dengan prinsip hifẓ al-nafs demi kemaslahatan umum. Kata kunci: Pembatasan penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kebijakan Gubernur Jawa Barat

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	08 Apr 2026 01:51
Last Modified:	08 Apr 2026 01:51
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/17646

Actions (login required)

View Item