Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-xxiii/2025 Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Kepemimpinan Nasional Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia

Putri Nur Azizah, (2026) Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-xxiii/2025 Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Kepemimpinan Nasional Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia. Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.

	Text 2283130043_1_cover.pdf Download (2MB)
	Text 2283130043_2_bab1.pdf Download (864kB)
	Text 2283130043_6_bab5.pdf Download (617kB)
	Text 2283130043_7_dafpus.pdf Download (218kB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 guna melindungi hak konstitusional warga negara. Putusan Nomor 87/PUU-XXIII/2025 mengenai pengujian syarat pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden menimbulkan perdebatan antara prinsip kesetaraan hak politik dan standar kualitas kepemimpinan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut, serta mengkaji implikasinya terhadap persepsi masyarakat dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa UUD 1945, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta Putusan Nomor 87/PUU-XXIII/2025, dan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menempatkan pengaturan syarat pendidikan dalam kerangka kebijakan hukum terbuka (open legal policy) sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi. Putusan ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara perlindungan hak politik dan kebutuhan akan kualitas kepemimpinan nasional. Secara ketatanegaraan, putusan tersebut berdampak pada arah rekrutmen politik dan penguatan demokrasi konstitusional yang lebih inklusif. Kata kunci: Mahkamah Konstitusi; syarat pendidikan; hak politik; kepemimpinan nasional; demokrasi konstitusional.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	10 Apr 2026 01:37
Last Modified:	10 Apr 2026 01:37
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/17715

Actions (login required)

View Item