Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/Puu-Xiii/2025 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Menteri Terhadap Prinsip Good Governance Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Fifi Fitria, (2026) Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/Puu-Xiii/2025 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Menteri Terhadap Prinsip Good Governance Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.

	Text 2283130066_1_cover.pdf Download (1MB)
	Text 2283130066_2_bab1.pdf Download (805kB)
	Text 2283130066_6_bab5.pdf Download (584kB)
	Text 2283130066_7_dafpus.pdf Download (648kB)

Abstract

Rangkap jabatan menteri dalam penyelenggaraan pemerintahan menimbulkan problematika ketatanegaraan. Pengaturan larangan rangkap jabatan menteri diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Putusan tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berperan memastikan bahwa praktik ketatanegaraan sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan menteri berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, mengetahui implikasi putusan tersebut terhadap penerapan prinsip good governance dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta menilai sejauh mana larangan rangkap jabatan menteri mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik menurut pandangan fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan literatur ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan menafsirkan dan mengkaji norma hukum secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan rangkap jabatan menteri memiliki implikasi signifikan terhadap penguatan prinsip good governance, khususnya dalam aspek akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan pencegahan konflik kepentingan. Putusan tersebut mempertegas batasan etis dan konstitusional bagi pejabat publik, sehingga mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih profesional dan berintegritas. Dalam perspktif fiqh siyasah, rangkap jabatan yang berpotensi mengabaikan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan bertentangan dengan nilai dasar al-wilayah dan al-khilafah. Dengan demikian, implementasi putusan ini berkontribusi positif terhadap konsolidasi sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan publik. Kata Kunci: Rangkap Jabatan Menteri; Fiqh Siyasah; Good Governance; Konflik Kepentingan; Sistem Ketatanegaraan Indonesia

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	10 Apr 2026 01:43
Last Modified:	10 Apr 2026 01:43
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/17718

Actions (login required)

View Item