Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor Satu Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes)

Lanang Panuntun, (2026) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor Satu Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes). Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.

	Text 2108206045_1_cover.pdf Download (996kB)
	Text 2108206045_2_bab1.pdf Download (474kB)
	Text 2108206045_6_bab5.pdf Download (271kB)
	Text 2108206045_7_dafpus.pdf Download (322kB)

Abstract

Penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan bagian penting dalam pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar warga negara. Pemerintah Kabupaten Brebes menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai upaya meningkatkan ketertiban, efektivitas, dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pertama, Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Kersana? Kedua, Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Perturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Kersana? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Kersana, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparatur kecamatan dan masyarakat, serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah tersebut di Kecamatan Kersana pada dasarnya telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, seperti adanya regulasi yang jelas dan komitmen aparatur, serta faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan masih ditemukannya praktik pelayanan yang belum sesuai dengan prinsip good governance. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Administrasi Kependudukan, Pelayanan Publik, Kecamatan Kersana.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	10 Apr 2026 07:33
Last Modified:	10 Apr 2026 07:33
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/17738

Actions (login required)

View Item