Hak Warga Negara Sebagai Pemohon Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi Perspektif Asas Equality Before The Law Dan Fiqih Siyasah

Jamaaluddin, (2026) Hak Warga Negara Sebagai Pemohon Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi Perspektif Asas Equality Before The Law Dan Fiqih Siyasah. Bachelor thesis, S1-Hukum Tatanegara Islam UIN SSC.

	Text 1908206031_1_cover.pdf Download (536kB)
	Text 1908206031_2_bab1.pdf Download (316kB)
	Text 1908206031_6_bab5.pdf Download (139kB)
	Text 1908206031_7_dafpus.pdf Download (89kB)

Abstract

Hak Warga Negara Sebagai Pemohon Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi Perspektif Asas Equality Before The Law Dan Fiqih Siyasah merupakan kajian yang berfokus pada kedudukan, ruang lingkup, serta perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dalam proses pembubaran partai politik. Kajian ini berangkat dari adanya ketimpangan akses dan kewenangan yang hanya diberikan kepada pemerintah untuk mengajukan pembubaran partai politik, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesetaraan warga negara di hadapan hukum serta relevansi prinsip-prinsip fiqih siyasah dalam menata kehidupan bernegara. Penelitian ini menelaah bagaimana jaminan kebebasan berserikat dan partisipasi politik diatur dalam konstitusi, serta bagaimana asas keadilan dan kesetaraan dapat diterapkan dalam mekanisme pembubaran partai politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan secara mendalam hak warga negara dalam mengajukan permohonan pembubaran partai politik dilihat dari perspektif asas equality Before the law serta prinsip fiqih siyasah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan normatif dalam regulasi yang berlaku, serta menawarkan konsep penguatan hak warga negara agar mekanisme pembubaran partai politik lebih mencerminkan keadilan substantif, keseimbangan kekuasaan, dan perlindungan kepentingan publik. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur fiqih siyasah, serta karya ilmiah relevan lainnya. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menggambarkan konstruksi hukum yang berlaku, mengidentifikasi masalah kesetaraan hukum, serta menghubungkan prinsip konstitusional dengan ajaran politik Islam dalam fiqih siyasah. Dapat disimpulkan pertama, bahwa hak warga negara sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik belum diatur secara eksplisit dalam sistem hukum Indonesia, namun secara prinsip telah memiliki landasan konstitusional melalui jaminan kesetaraan di hadapan hukum dan kebebasan berserikat. Kedua, Asas equality Before the law menunjukkan bahwa setiap warga negara seharusnya memiliki akses yang sama terhadap keadilan konstitusional, termasuk dalam mekanisme pembubaran partai politik. Ketiga, Dalam perspektif fiqih siyasah, partisipasi masyarakat dalam menjaga kemaslahatan politik merupakan bagian dari prinsip amar ma’ruf nahi munkar serta tanggung jawab kolektif dalam menegakkan pemerintahan yang adil. Kata Kunci: Hak Warga Negara; Pembubaran Partai Politik; Equality Before the Law; Mahkamah Konstitusi; Fiqih Siyasah

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	10 Apr 2026 07:55
Last Modified:	10 Apr 2026 07:55
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/17747

Actions (login required)

View Item