IMPLEMENTASI PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK KAPAL DENGAN NELAYAN DI DESA BANDENGAN KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Aenuliya, (2026) IMPLEMENTASI PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK KAPAL DENGAN NELAYAN DI DESA BANDENGAN KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. Bachelor thesis, S1 - Hukum Ekonomi Syariah.

[img] Text
2283120003_1_cover.pdf

Download (789kB)
[img] Text
2283120003_2_bab1.pdf

Download (333kB)
[img] Text
2283120003_6_bab5.pdf

Download (138kB)
[img] Text
2283120003_7_dafpus.pdf

Download (197kB)

Abstract

Praktik pelaksanaan bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bandengan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon serta meninjaunya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Masih banyaknya praktik kerja sama nelayan yang dilakukan secara tradisional dan turun-temurun tanpa perjanjian tertulis, sehingga perlu dikaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait keadilan, transparansi, dan pembagian risiko. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemilik kapal dan nelayan, observasi lapangan, serta studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori bagi hasil dalam hukum ekonomi syariah. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan praktik di lapangan dengan ketentuan fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Bandengan dilakukan dengan sistem pembagian keuntungan sebesar 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk nelayan, setelah dikurangi biaya operasional. Pemilik kapal menyediakan modal berupa kapal, alat tangkap, dan kebutuhan operasional, sedangkan nelayan menyediakan tenaga dan keahlian dalam menangkap ikan. Faktor pendukung praktik ini antara lain adanya kepercayaan, transparansi hasil penjualan, dan kebiasaan yang telah dipahami bersama, sedangkan faktor penghambatnya meliputi cuaca yang tidak menentu, musim ikan, serta fluktuasi harga bahan bakar. Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik bagi hasil tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip akad mudharabah, karena memenuhi unsur kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, serta pembagian risiko yang adil. Namun demikian, praktik ini masih memerlukan penyempurnaan, khususnya dalam aspek administratif berupa perjanjian tertulis, agar lebih memberikan kepastian hukum dan sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum ekonomi syariah kontemporer.

[error in script]
Item Type: Thesis (Bachelor)
Subjects: J Political Science > JC Political theory
Divisions: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)
Depositing User: Eka Cahya Nugraha
Date Deposited: 14 Apr 2026 05:41
Last Modified: 15 Apr 2026 04:25
URI: http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/17873

Actions (login required)

View Item View Item