Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Dalam menegakan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 (Studi Kasus Kawasan Waduk Situ Patok Kabupaten Cirebon)

Muhammad Muzhaffar Yahyayasir Iskandar, (2026) Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Dalam menegakan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 (Studi Kasus Kawasan Waduk Situ Patok Kabupaten Cirebon). Bachelor thesis, S1- HUKUM TATA NEGARA ISLAM UIN SSC.

	Text 2283130051_1_cover.pdf Download (1MB)
	Text 2283130051_2_bab1.pdf Download (367kB)
	Text 2283130051_6_bab5.pdf Download (341kB)
	Text 2283130051_7_dafpus.pdf Download (183kB)

Official URL: http://web.syekhnurjati.ac.id

Abstract

Penegakan Peraturan Daerah merupakan salah satu upaya penting dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat penegak Peraturan Daerah memiliki peran strategis dalam memastikan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum di kawasan Waduk Situ Patok masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satpol PP, pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, serta hambatan yang dihadapi dalam menciptakan ketertiban umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan uji keabsahan data melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP telah menjalankan perannya melalui fungsi preventif, represif non-yustisial, dan pengawasan. Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dilakukan secara bertahap dengan pendekatan persuasif, namun belum optimal karena masih terjadi pelanggaran berulang. Hambatan yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta kurang optimalnya koordinasi antar instansi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi, sosialisasi, dan dukungan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas penegakan Peraturan Daerah. Kata kunci: Satpol PP; penegakan Peraturan Daerah; ketertiban umum; kebijakan daerah; penegakan hukum

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	13 Jul 2026 07:22
Last Modified:	13 Jul 2026 07:22
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/18285

Actions (login required)

View Item