Kajian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilihan Umum Pusat Dan Pemilihan Umum Daerah Tahun 2029

Muhamad Zaki Mubarok, (2026) Kajian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilihan Umum Pusat Dan Pemilihan Umum Daerah Tahun 2029. Bachelor thesis, S1- HUKUM TATA NEGARA ISLAM UIN SSC.

	Text 2283130114_1_cover.pdf Download (4MB)
	Text 2283130114_2_bab1.pdf Download (1MB)
	Text 2283130114_6_bab5.pdf Download (1MB)
	Text 2283130114_7_dafpus.pdf Download (1MB)

Official URL: http://web.syekhnurjati.ac.id

Abstract

Penelitian ini berawal dari perubahan besar dalam sistem pemilu Indonesia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024. Putusan ini memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah mulai tahun 2029. Sebelumnya, pemilu serentak dengan lima kotak suara dinilai terlalu memberatkan penyelenggara dan menyebabkan kelelahan bagi pemilih. Disisi lain pemisahan pemilu ini memicu kerancuandalam proses peralihan jabatan atau masa transisional. Penelitian ini difokuskan dalam menjawab tiga rumusan masalah terkait alasan yuridis hakim MK dalam memutus perkara Nomor 135/PUUXXII/2024, Bagaimana putusan ini menegakkan prinsip demokrasi di Indonesia dan implikasi hukumnya terhadap sistem ketatanegaraan dan pemilu di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data utama adalah bahan hukum primer berupa Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, UUD 1945, serta UU No. 7 Tahun 2017, dan doktrin hukum. Metode ini memungkinkan peneliti memahami secara komperhensif mengenai landasan hukum formal, dan berbagai teori demokrasi. Adapun teknik analisa data yang digunakan penulis ialah dengan pengumpulan data, mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan sehingga menghasilkan kajian yang komperhensif mengenai objek penelitian yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi mendasarkan putusannya pada Pasal 1 ayat (2) dan (3) untuk menjaga kedaulatan rakyat dan penguatan prinsip negara hukum, serta menggunakan Pasal 22 E guna untuk menginterpretasi sistem pemilu agar lebih rasional dan tetap dalam koridor konstitusi. Putusan ini memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan demokrasi diantaranya ialah penguatan prinsip pemilu, penguatan perinsip kedaulatan rakyat, serta penguatan prinsip demokrasi dan sistem negara hukum. Namun, implikasi hukumnya memerlukan reformasi regulasi besar-besaran. Terutama, perlu sinkronisasi masa jabatan DPRD dan Kepala Daerah agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan pada masa transisi menuju 2029. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kodifikasi hukum pemilu yang mengintegrasikan mekanisme transisi yang konstitusional. Kata Kunci: Demokrasi, Implikasi Hukum, Mahkamah Konstitusi, Pemisahan Pemilu, Pemilu 2029

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Depositing User:	rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited:	14 Jul 2026 02:59
Last Modified:	14 Jul 2026 02:59
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/18327

Actions (login required)

View Item