Analisis Perbandingan Pengelolaan Zakat Fitrah Persfektif Fiqh Islam Dan Undang-Undang Tentang Zakat No 23 Tahun 2011 (Studi Kasus Baznas Majalengka)

Taufik Muhammad, (2026) Analisis Perbandingan Pengelolaan Zakat Fitrah Persfektif Fiqh Islam Dan Undang-Undang Tentang Zakat No 23 Tahun 2011 (Studi Kasus Baznas Majalengka). Bachelor thesis, S1- Hukum Keluarga Islam UIN SSC.

	Text 2283110061_1_cover.pdf Download (1MB)
	Text 2283110061_2_bab1.pdf Download (500kB)
	Text 2283110061_6_bab5.pdf Download (226kB)
	Text 2283110061_7_dafpus.pdf Download (269kB)

Official URL: http://web.syekhnurjati.ac.id

Abstract

Zakat merupakan kewajiban fundamental dalam Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial. Secara terminologis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada mustahik sesuai ketentuan syariat. Zakat fitrah sebagai bagian dari ibadah maliyah ijtima’iyah diwajibkan atas setiap muslim yang mampu pada akhir Ramadan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Shahih al-Bukhari, dan bertujuan menyucikan jiwa serta mencukupi kebutuhan fakir miskin pada hari raya. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menempatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pengelola zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat fitrah oleh BAZNAS Kabupaten Majalengka, menelaahnya dalam perspektif fiqh Islam dan undang-undang, serta menganalisis perbandingan keduanya dalam praktik kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif, normatif, dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan zakat fitrah berdasarkan sumber hukum Islam dan regulasi nasional, sedangkan pendekatan empiris dilakukan untuk memahami implementasinya di lingkungan BAZNAS Kabupaten Majalengka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat fitrah di BAZNAS Kabupaten Majalengka telah mengintegrasikan prinsip fiqh klasik, fatwa kontemporer seperti Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 65 Tahun 2022, serta kerangka hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Penetapan kadar 2,7 kg sebagai konversi satu sha’, kebolehan pembayaran dalam bentuk uang, serta distribusi sebelum salat Idulfitri mencerminkan keselarasan antara prinsip syariah dan tata kelola modern. Secara normatif dan administratif, praktik tersebut telah memenuhi asas syariah, akuntabilitas, transparansi, dan kemaslahatan. Perbandingan perspektif fiqh Islam dan undang-undang menunjukkan hubungan yang komplementer, di mana fiqh menjadi landasan substantif, sedangkan regulasi negara menyediakan sistem kelembagaan dan pengawasan, sehingga tercipta sinergi antara legitimasi syar’i dan yuridis dalam pengelolaan zakat fitrah. Kata Kunci: Zakat Fitrah, Pengelolaan Zakat, Fiqh Islam, UU No 23 Tahun 2011.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syahsyiyyah)
Depositing User:	Eka Cahya Nugraha
Date Deposited:	14 Jul 2026 07:17
Last Modified:	14 Jul 2026 07:17
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/18419

Actions (login required)

View Item