PERAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA CIREBON DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI BENDA SITA JAMINAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH

ENJANG SUKRON AZIZ, (2026) PERAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA CIREBON DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI BENDA SITA JAMINAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH. Bachelor thesis, S1-Pariwisata Syariah UIN SSC.

[img] Text
2283120106_1_cover.pdf

Download (850kB)
[img] Text
2283120106_2_bab1.pdf

Download (501kB)
[img] Text
2283120106_6_bab5.pdf

Download (390kB)
[img] Text
2283120106_7_dafpus.pdf

Download (391kB)

Abstract

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sendiri memiliki tugas utama untuk melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang, dan lelang. Sejalan dengan hal itu dimana jumlah kasus kredit bermasalah dan kasus wanprestasi kerap terjadi yang kemudian bermuara pada pelaksanaan sita jaminan dan lelang. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah terkait pelaksanaan kewenangan eksekusi terhadap sita jaminan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Kota Cirebon, pelaksanaan kewenangan eksekusi benda sita jaminan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah, dan faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan eksekusi benda sita jaminan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pejabat dan aparatur Lembaga terkait sebagai data primer, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, dan peraturan perundang undangan terkait. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi, dengan tujuan menggambarkan secara objektif pelaksanaan sita jaminan dan lelang di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, pelaksanaan eksekusi benda sita jaminan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Cirebon dilakukan secara berjenjang dimulai dari tahap penagihan, penerbitan surat paksa, penyitaan benda jaminan, hingga penjualan atau pelelangan. Kedua, Mekanisme yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Cirebon telah selaras dengan prinsip Hukum Ekonomi Syari’ah dan menunjukan Upaya menghindari ketidakjelasan (Gharar), riba, dan kezaliman sehingga dapat mencerminkan nilai keadilan (al A’dl). Ketiga. Faktor penghambat yaitu: kondisi barang, Lokasi dan nilai ekonomis barang jaminan, penguasaan dan pemanfaatan barang sitaan oleh debitur, perlawanan hukum oleh debitur, rendahnya minat Masyarakat dalam mengikuti Lelang. faktor pendukungnya yaitu:landasan hukum yang kuat dan jelas, kejelasan prosedur dan standar operasional eksekusi, pemanfaatan tekhnologi informasi melalui aplikasi atau website, jaminan kepastian hukum, profesionalisme dan kompetensi aparatur KPKNL Kota Cirebon, koordinasi antar seksi dan instansi terkait, serta meingkatnya kepercayaan Masyarakat terhadap Lelang. Kata kunci: KPKNL, Eksekusi, Sita Jaminan, Lelang, Hukum Ekonomi Syari’ah

[error in script]
Item Type: Thesis (Bachelor)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)
Depositing User: rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited: 16 Jul 2026 07:44
Last Modified: 16 Jul 2026 07:44
URI: http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/18824

Actions (login required)

View Item View Item