Didin Muhammad Hasanudin, (2026) Kewenangan Pengangkatan Amil Zakat Perspektif Fiqih Mazhab Imam Syafi’I Dan Uu No 23 Tahun 2011. Bachelor thesis, S1-Hukum Keluarga (Akhwalul Syaksiyah) UIN SSC.
|
Text
2008201105_1_cover.pdf Download (837kB) |
|
|
Text
2008201105_2_bab1.pdf Download (418kB) |
|
|
Text
2008201105_6_bab5.pdf Download (222kB) |
|
|
Text
2008201105_7_dafpus.pdf Download (242kB) |
Abstract
Pengangkatan amil zakat merupakan bagian penting dalam pengelolaan zakat karena berkaitan dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengelola, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat. Dalam perspektif fikih Mazhab Imam Syafi’i, pengangkatan amil zakat berkaitan dengan kewenangan imam atau pemerintah serta ketentuan yang mengatur tugas dan persyaratan amil. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menjadi dasar penyelenggaraan pengelolaan zakat secara nasional. Perbedaan landasan fikih dan ketentuan hukum positif tersebut menjadi dasar penelitian ini untuk mengkaji kewenangan pengangkatan amil zakat menurut Mazhab Imam Syafi’i dan UU No. 23 Tahun 2011 serta menganalisis persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data penelitian diperoleh melalui penelaahan sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan fikih Mazhab Imam Syafi’i, literatur tentang pengelolaan zakat, UU No. 23 Tahun 2011, serta peraturan pelaksana yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji bahan hukum serta literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptifkomparatif untuk menjelaskan ketentuan masing-masing perspektif, kemudian membandingkan dasar kewenangan dan persyaratan yang berkaitan dengan pengangkatan amil zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif fikih Mazhab Imam Syafi’i menempatkan pengangkatan amil zakat dalam kaitannya dengan kewenangan imam atau pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat. Sementara itu, UU No. 23 Tahun 2011 mengatur pengelolaan zakat melalui BAZNAS dan LAZ dengan ketentuan kelembagaan serta mekanisme yang berbeda. Persamaan keduanya terletak pada pentingnya kewenangan yang sah dan pengelolaan zakat yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaannya terdapat pada landasan pengaturan dan mekanisme kelembagaan yang digunakan. Penelitian ini menegaskan pentingnya memahami ketentuan fikih dan hukum positif secara tepat agar kewenangan pengangkatan amil zakat dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata kunci: amil zakat; kewenangan pengangkatan; Mazhab Imam Syafi’i; UU No. 23 Tahun 2011; pengelolaan zakat.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syahsyiyyah) |
| Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
| Date Deposited: | 13 Nov 2026 07:19 |
| Last Modified: | 13 Nov 2026 07:19 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/19874 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

