Pembagian Waris Dalam Isu Ham Gender Menurut Hukum Waris Islam

Muhammad Miftah Fauzi Hakim, (2026) Pembagian Waris Dalam Isu Ham Gender Menurut Hukum Waris Islam. Bachelor thesis, S1-Hukum Keluarga UIN SSC.

[img] Text
2108201074_1_cover.pdf

Download (1MB)
[img] Text
2108201074_2_bab1.pdf

Download (416kB)
[img] Text
2108201074_6_bab5.pdf

Download (243kB)
[img] Text
2108201074_7_dafpus.pdf

Download (327kB)

Abstract

Pembagian waris antara laki-laki dan perempuan menjadi salah satu persoalan yang sering dikaitkan dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesetaraan gender. Hukum waris Islam menetapkan bagian ahli waris berdasarkan ketentuan faraidh, sementara perkembangan sosial memunculkan pandangan mengenai kesetaraan hak serta praktik pembagian waris melalui musyawarah, pembagian sama rata, dan pengaruh adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum waris dalam perspektif hukum Islam dan HAM gender, pelaksanaan hukum waris Islam dalam isu HAM gender, serta berbagai isu kewarisan di Indonesia yang muncul akibat perbedaan sistem pembagian waris beserta penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah Al-Qur‟an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Data kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memahami hubungan antara ketentuan hukum waris Islam dan prinsip HAM gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris Islam telah memberikan kedudukan dan perlindungan hak kepada perempuan sebagai ahli waris. Perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan dalam kondisi tertentu didasarkan pada keadilan proporsional yang mempertimbangkan keseimbangan hak dan tanggung jawab, sehingga tidak semata-mata dapat dipahami sebagai diskriminasi gender. Perspektif HAM gender dapat ditempatkan sebagai sarana untuk memastikan bahwa hak perempuan benar-benar terlindungi dalam pelaksanaan pembagian waris. Pembagian waris sama rata dapat dilakukan melalui kesepakatan setelah seluruh ahli waris mengetahui bagian masing-masing menurut faraidh dan menyetujuinya secara sukarela. Adat juga dapat digunakan dalam penyelesaian waris sepanjang tidak menghilangkan hak ahli waris dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dengan demikian, penyelesaian persoalan kewarisan membutuhkan pemahaman terhadap faraidh, musyawarah yang adil, serta perlindungan terhadap hak seluruh ahli waris. Kata Kunci: Hukum Waris Islam, HAM Gender, Faraidh, Kesetaraan Gender, Hak Waris Perempuan

[error in script]
Item Type: Thesis (Bachelor)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syahsyiyyah)
Depositing User: rosyidah rosyidah rosyidah
Date Deposited: 16 Nov 2026 03:01
Last Modified: 16 Nov 2026 03:02
URI: http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/19878

Actions (login required)

View Item View Item