Milianabil Lutfhi Alduriyah, (2026) Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Terhadap Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019. Bachelor thesis, S1-Hukum Keluarga UIN SSC.
|
Text
2283110014_1_cover.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
2283110014_2_bab1.pdf Download (497kB) |
|
|
Text
2283110014_6_bab5.pdf Download (326kB) |
|
|
Text
2283110014_7_dafpus.pdf Download (318kB) |
Abstract
Pernikahan merupakan suatu peristiwa hukum dan sosial yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan fenomena perkawinan di bawah umur yang menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai upaya untuk mencegah dampak negatif tersebut. Meskipun demikian, dalam kehidupan masyarakat masih ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pemahaman masyarakat Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon terhadap batas usia perkawinan, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat, serta (3) tingkat kepatuhan masyarakat terhadap batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang mengkaji perilaku masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan masyarakat Desa Cirebon Girang, serta data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan literatur lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan dan dikaitkan dengan teori sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap batas usia perkawinan tergolong cukup baik, ditandai dengan mayoritas responden yang mengetahui dan memahami ketentuan usia minimal 19 tahun serta tujuan dari pengaturan tersebut. Namun, tingkat kepatuhan masyarakat masih belum optimal, karena dalam praktiknya masih ditemukan perkawinan di bawah umur yang dilakukan melalui pemalsuan usia maupun nikah siri. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat antara lain faktor ekonomi, budaya, kehamilan di luar nikah, tekanan keluarga, serta sumber informasi yang diperoleh masyarakat. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi hukum, penguatan peran keluarga dan tokoh masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih efektif agar ketentuan batas usia perkawinan dapat berjalan secara optimal di masyarakat. Kata kunci: Kesadaran hukum; batas usia perkawinan; kepatuhan hukum; Masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syahsyiyyah) |
| Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
| Date Deposited: | 16 Nov 2026 03:47 |
| Last Modified: | 16 Nov 2026 03:47 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/19882 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

