Abdul Kholik, (2012) PEMBATASAN USIA PERKAWINAN MENURUT PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON (Studi Kasus Pernikahan Dini di Desa Susukan Kec. Susukan Kab. Cirebon). Bachelor thesis, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
|
Text
Abdul Kholik-min.pdf Download (519kB) | Preview |
Abstract
Abdul Kholik : "PEMBATASAN USIA PERKAWINAN MENURUT PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON (Studi Kasus Pernikahan Dini di Desa Susukan Kec. Susukan Kab. Cirebon)” Untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, pemerintah mengatur usia perkawinan dan izin orangtua di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Peraturan tersebut kemudian mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak, terutama para ulama yang tidak sepakat terhadap peraturan ini yang beranggapan bertentangan dengan Hukum Islam. Dari berbagai tanggapan yang muncul sebagai reaksi peraturan tersebut, peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama Kabupaten Cirebon terhadap peraturan mengenai usia perkawinan dan izin orangtua yang terdapat di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, serta untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi adanya perbedaan tersebut. Masalah ini adalah bagaimana pendapat ulama Kecamatan Susukan terhadap pernikahan dini? Bagaimana pembatasan pernikahan usia dini menurut pendapat ulama Kabupaten Cirebon? Dan bagaimana dampak pernikahan usia dini terhadap kelangsungan berumah tangga? Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahuiPembatasan Usia Nikah, (2) untuk mengetahui dampak pernikahan usia dini, dan (3) Untuk mengetahui pendapat ulama kabupaten Cirebon tentang usia perkawinan .Secara metodologis penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode empirik. Penulis berupaya menggambarkan dan menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan tema dari skripsi ini yakni "Urgensi Pembatasan Usia Nikah Menurut Pendapat Ulama Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Pernikahan Dini di Kec. Susukan Kab. Cirebon)". selain itu juga skripsi ini menjelaskan tentang pemikir hukum Islam secara umum. Kesimpulan dari penelitian ini, Adanya peraturan izin orangtua sebelum usia 21 tahun juga dianggap telah bertentangan dengan hukum yang ada di dalam Islam, walaupun ada pula yang sepakat dengan peraturan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa rata-rata para ulama tidak sepakat jika peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu sifatnya keharusan, tetapi lebih baik jika peraturan tersebut hanya bersifat anjuran. Adanya ketidak sepakatan ini dikarenakan peraturan yang telah dibuat dianggap bertentangan dengan Hukum Islam, padahal Hukum Islam saja tidak mewajibkannya. Dari adanya pemahaman ini para ulama sepakat bahwa jika terjadi perbedaan antara Hukum Islam dengan Hukum Negara, maka yang harus dipilih terlebih dahulu adalah Hukum Islam. Selain itu adanya perbedaan dalam menanggapi hal ini oleh para ulama, tidak lepas pula dari adanya perbedaan aliran dan dasar hukum yang digunakan oleh para ulama.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | Pendidikan > Pendidikan (Umum) |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syahsyiyyah) |
| Depositing User: | tuti alawiyah alawiyah |
| Date Deposited: | 02 May 2017 03:07 |
| Last Modified: | 02 May 2017 03:07 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/2385 |
Actions (login required)
 |
View Item |