Sugiyanto, (2012) PENERAPAN SANKSI ZINA MUH{S{AN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM). Bachelor thesis, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
|
Text
SUGIYANTO_58310102__OK.pdf Download (3MB) | Preview |
Abstract
Sugiyanto: “Penerapan Sanksi Zina Muh}s}an Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)” Islam menjamin kebutuhan hidup manusia melalui syariat pernikahan, dengan pemenuhannya manusia bisa menjamin eksistensinya. Karena itu, dengan sangat keras Islam mengharamkan zina. Sanksi bagi pelaku zina sangat berat terlebih perbuatan itu dilakukan oleh orang yang sudah menikah (muh}s}an), maka pelakunya itu harus menerima hukum rajam sebagai konsekuensinya. Hukuman ini ditetapkan syara’ dengan cara dilempari batu sampai mati. Hal ini dianggap sebagai sebuah pelanggaran HAM oleh sebagian orang, baik dari kalangan orang muslim maupun non muslim, dan inilah yang menjadi objek kajian peneliti. Permasalahannya adalah bagaimana konsepsi dasar zina muh}s}an meliputi sanksi pelaku zina muh}s}an dalam perspektif Islam, dan sanksi rajam bagi pelaku zina muh}s}an dalam pandangan HAM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsepsi dasar zina muh}s}an, untuk mengetahui sanksi pelaku zina muh}s}an dalam perspektif Islam, serta untuk mengetahui sanksi rajam bagi pelaku zina muh}s}an dalam pandangan HAM. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif atau kepustakaan (bibliographie research), yang secara total menggali pemikiran dari berbagai sumber pustaka sebagai dasar pemecahan masalah. Secara metodologis penilitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yakni metode penelitian yang data-datanya lebih bersifat deskriptif yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau rangkaian kalimat, sesuai dengan permasalahan yang diteliti cenderung kontekstual, setelah sebelumnya, data-data tersebut diperoleh melalui pendekatan normatif. Selain itu, dalam tahap ini data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan, dianalisis, namun lebih dulu melalui editing data, dan klasifikasi data, sehingga terlihat permasalahan yang akan diteliti. Setelah diadakan penelitian maka diperoleh kesimpulan, bahwa zina muh}s}an (sudah menikah tetapi berzina) adalah contoh buruk bagi orang lain yang sudah menikah. Sebab muh}s}an termasuk kategori orang-orang yang terbentengi (beristeri/bersuami) yang mestinya tidak patut berzina (hubungan seksual yang diharamkan). Dalam Islam hukuman terpantas bagi pelaku zina muh}s}an adalah wajib dirajam, namun untuk bisa menerapkannya diperlukan alat bukti zina yang sah. Dalam pandangan HAM, hukum rajam dinyatakan sebagai bentuk penyiksaan yang melanggar hak-hak asasi manusia. Hal ini dapat diartikulasikan tergantung dari pada penerapan hukuman itu dilakukan, jika hukum rajam diberlakukan di nagara yang melegislasi syariat Islam, meskipun tidak terlepas dari tuduhan yang sama, tidak bisa dipersalahkan karena menjalankan syariat Islam, tetapi jika penerapan hukum rajam dilakukan dan kurang memperdulikan aturan hukum suatu negara, terlebih negara tersebut merupakan negara yang menjalankan segala sesuatunya berdasarkan undang-undang, maka penerapan hukum rajam menjadi problematik.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | H. Tohirin S.Ag |
| Date Deposited: | 17 Jan 2017 03:22 |
| Last Modified: | 07 Jun 2017 02:53 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/257 |
Actions (login required)
 |
View Item |