Fitri Handayani, (2021) Efektivitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid 19. Bachelor thesis, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
|
Text
cover-daftar isi-converted-compressed.pdf Download (719kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I-converted.pdf Download (297kB) | Preview |
|
|
Text
BAB V-converted.pdf Download (102kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA-converted.pdf Download (251kB) | Preview |
Abstract
Fitri Handayani. NIM: 1708203174. EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID 19, 2021. Dunia saat ini digemparkan oleh munculnya pandemi penyakit Coronavirus Disease 19 (COVID-19). Yang menyebabkan kerugian di berbagai sektor, termasuk ekonomi. Di Indonesia sendiri Pemerintah mengambil tindakan untuk menanggulangi dampak ekonomi dari COVID-19 dengan membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 19 (Covid-19). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Efektivitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid 19”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, interview (wawancara), dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini: 1. Faktor dikeluarkanya Perppu no 1 tahun 2020 adalah karena pandemi corona termasuk kegentingan yang memaksa, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah secara cepat berdasarkan undang-undang, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Maka, jika dilihat dari segi prosedural UU ini telah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, karena kondisi darurat atau hal ihwal kegentingan yang memaksa yaitu pandemi virus corona disease. 2. Efektivitas Perppu no 1 tahun 2020, jika dilihat dari segi materi muatannya dan ditinjau dari keempat indikator dalam faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum dari teori soerjono soekanto, bahwa Perppu RI no 1 tahun 2020 banyak yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar maupun UU lainya terutama pada Pasal 27, sehingga dikhawatirkan ketika keadaan pandemi corona sudah bisa diatasi dan masyarakat bahkan negara telah mampu membangkitkan perekonomian, ketentuan UU tersebut dikhawatirkan akan membuka celah penyelewengan hukum. Sehingga dapat dikatakan tidak efektif dalam pelaksanaan nya untuk menangani pandemi covid 19 di indonesia. Kata kunci: Efektivitas, Perppu no 1 tahun 2020, Pandemi covid 19
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Perbankan Syariah |
| Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
| Date Deposited: | 13 Sep 2021 01:13 |
| Last Modified: | 13 Sep 2021 01:13 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/5255 |
Actions (login required)
 |
View Item |