Andilah Nur Aripin, (2022) Hukum Metode Payroll System Dalam Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Cirebon. Bachelor thesis, S1 Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
|
Text
Cover-daftar isi.pdf Download (976kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (415kB) | Preview |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (164kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (238kB) | Preview |
Abstract
Andilah Nur Aripin. NIM: 1708201041. “HUKUM METODE PAYROLL SYSTEM DALAM ZAKAT PROFESI DI BAZNAS KABUPATEN CIREBON”, 2021. Zakat profesi merupakan istilah yang muncul saat ini dan para ulama salaf menyebutnya dengan istilah mal al-mustafad. Yang dimaksud serta terkategorinya zakat mal al-mustafad adalah pendapatan yang dihasilkan melalui profesi salah satunya yakni profesi PNS atau Aparatur Sipil Negara. Zakat penghasilan atau profesi merupakan masalah yang termasuk kedalam ijtihad, yang dikaji menggunakan pandangan hukum syari’ah dengan memperhatikan hikmah zakat serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan zakat. Kewajiban zakat bukan hanya sekedar amaliah ritual madhah saja, tetapi juga memiliki makna kewajiban social. BAZNAS Kabupaten Cirebon mulai memberikan solusi baru yakni dengan menetapkan cara Payroll system agar para PNS ini menunaikan zakat profesi, sistem ini merupakan pemotongan secara langsung atas gaji PNS yang terintegritasi dengan sistem penggajian di instansi atau perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah:“Bagaimana hukum metode payroll system dalam zakat profesi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon dan Bagaimana Efektivitas metode payroll system dalam zakat profesi di Pemerintahan Kabupaten Cirebon”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dan didapatkan adalah dengan cara observasi terjun langsung, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis dalam bentuk narasi. Adapun terkait hasil penelitian ini : pertama, Hukum metode payroll system yang telah berjalan dan dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Cirebon untuk menghimpun zakat profesi para PNS dan ASN dilingkungan pemerintahan kabupaten cirebon tersebut diperbolehkan hukumnya karena, merupakan ihtiyar dalam mempermudah menjalankan ibadah amaliyah yakni zakat profesi. Dan tidak ada dalil yang bertentangan terkait metode payroll tersebut baik itu syara’ atau negara, karena payroll system merupakan cara alternativ baru dalam mempermudah membayar zakat bagi PNS dan ASN dilingkungan pemerintahan kabupaten Cirebon tiap bulannya. Kedua, Keefektivan metode payroll dalam zakat profesi PNS dan ASN dipemerintahan kabupaten Cirebon hanya sekitar 75% (jika dipersentase-kan). Hal itu dapat dilihat dari terlaksananya pengumpulan zakat profesi tiap bulannya, dan meningkatnya perolehan zakat profesi dikalangan PNS dan ASN di pemerintahan kabupaten Cirebon ini dengan melalui metode payroll potong gaji tiap bulan. Dengan demikian metode payroll system ini bisa dibilang telah efektiv dalam pengumpulan zakat profesi dikalangan PNS atau ASN di Pemkab Cirebon.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syahsyiyyah) |
| Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
| Date Deposited: | 01 Jul 2022 04:00 |
| Last Modified: | 01 Jul 2022 04:00 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/6900 |
Actions (login required)
 |
View Item |