Ratih Zalsabillah, (2022) Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor 37/Pdt.P/2020/Pa.Cn Tentang Dikabulkannya Permohonn Wali Adhol Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Bachelor thesis, S1 Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
|
Text
PEMBUKAAN-SKRIPSI-RATIH ZALSABILLAH.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
BAB I-SKRIPSI-RATIH ZALSABILLAH.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
BAB V-SKRIPSI-RATIH ZALSABILLAH.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA-SKRIPSI-RATIH ZALSABILLAH.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Ratih Zalsabillah. NIM. 1808201091. “ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CIREBON NOMOR 37/PDT.P/2020/PA.CN TENTANG DIKABULKANNYA PERMOHONAN WALI ADHOL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”. Dalam suatu perkawinan sah apabila semua syarat dan rukun nikah terpenuhi. Rukun dalam perkawinan meliputi: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul. Jika seorang anak perempuan hendak menikah, maka dibutuhkan persetujuan wali dalam perkawinannya. Namun, dalam kenyataan di Indonesia ada saja wali yang enggan memberikan persetujuan kepada anak kandungnya, wali yang demikian disebut wali adhol/enggan. Alasan keengganan wali tersebut ada yang sesuai syariat ada juga yang tidak sesuai syariat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: untuk mengetahui bagaimana mekanisme dengan perkawinan dengan menggunakan wali adhol, untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN tentang wali adhol di Pengadilan Agama Kota Cirebon, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap permohonan wali adhol dalam penetapan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dengan jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yaitu metode penelitian hokum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data primer tentang penetapan wali adhol. Adapun hasil dari penelitian ini: 1. Bahwasannya pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhol ke Pengadilan Agama Cirebon itu dikarenakan pemohon ingin menikah dengan calon suami pilihan pemohon dan pemohon juga sudah menikah dibawah tangan dan hamil 9 bulan dengan calon suaminya itu, akan tetapi wali pemohon (ayah kandung) tidak merestui hubungan pemohon dengan calon suaminya tersebut, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhol ke Pengadilan Agama Cirebon agar ditetapkan ayah kandungnya sebagai wali adhol. 2. setelah dilakukan penelitian melalui salinan putusan nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN tentang wali adhol, ada beberapa alasan yang dijadikan pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan perkara ini, yaitu: Antara pemohon dan calon suami pemohon tidak ada larangan untuk dilangsungkannya pernikahan; majelis hakim telah memberikan saran dan nasehat baik kepada pemohon maupun walinya, akan tetapi mereka tetap pada pendiriannya masing-masing; berdasarkan keterangan pemohon dan saksi, bahwa pemohon dan calon suaminya telah menikah di bawah tangan dan hamil 9 bulan, berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat, telah terbukti bahwa wali nikah pemohon menolak untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya dengan alasan status kesosialan dan ketidaksenangannya dengan calon suami pemohon; Pertimbangan hakim melihat hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon. 3. Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan wali adhol sudah sesuai dengan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Kata Kunci: Penetapan, Perkawinan, Wali, dan Hukum
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam > Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syahsyiyyah) |
| Depositing User: | rosyidah rosyidah rosyidah |
| Date Deposited: | 05 Jul 2022 07:04 |
| Last Modified: | 05 Jul 2022 07:05 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/6924 |
Actions (login required)
 |
View Item |